Pesan Jenderal Soedirman di Perbatasan Sebatik

Sebatik mulai menorehkan kisahnya dari masa Kerajaan Tidung dan awal penjajahan Belanda. Menurut beberapa sumber kata Sebatik berasal dari ular sawah dan batik. Pada masa penjajahan tersebut, perintis Belanda di Pulau Sebatik melihat ular sawah yang bercorak batik sehingga menyebutnya sawah batik yang kemudian disingkat menjadi sebatik.

Pulau Sebatik terbagi dua wilayah administrasi yaitu wilayah jajahan Belanda dan Inggris yang merupakan hasil kompromi dan perjanjian antara mereka sebagai warga Eropa. Pada saat kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya negara Malaysia, Pulau Sebatik tetap terbagi menjadi dua. Sebagian wilayah milik Indonesia dibawah jajahan Belanda dan sebagian lagi milik Malaysia dibawah jajahan Inggris. Walaupun telah terdapat patok batas namun sejarah perjanjian bilateral antar negara telah disepakati, meskipun ada patok yang tidak sesuai dari masa penjajahan terdahulu.

Perbatasan darat dan laut yang ada di Pulau Sebatik memiliki ciri khas tersendiri sehingga menarik perhatian. Beberapa isu perbatasan di Sebatik saat ini adalah isu eksodus masyarakat perbatasan, pelanggaran perbatasan yang dilakukan negara tetangga, lalu lintas barang haram narkoba hingga terjadinya trafficking. Permasalahan tersebut menjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memberi perhatian dan mengelola perbatasan menjadi lebih baik. Usaha pemerintah Indonesia dengan mengirimkan sejumlah personil TNI di perbatasan menjadi sebuah langkah dalam kerangka pendekatan keamanan (security approach). Sejak dulu, perbatasan Indonesia dijaga secara ketat,  hingga semangat Jenderal Soedirman telah mengalir deras dalam jiwa pejuang kita di perbatasan “Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan” hingga motto perbatasan “NKRI harga mati” menjadi motto dan tugu resmi di Pulau Sebatik.

Kebijakan pemerintah yang mengedepankan security approach ternyata tidak diikuti serta merta oleh negeri jiran Malaysia. Langkah yang diambil Malaysia berbanding terbalik dan lebih memilih pada pendekatan kesejahteraan {prosperity approach). Saat ini bahkan kiblat ekonomi perbatasan lebih cenderung mengarah ke negeri jiran. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas dan relasi Kota Tawau, Malaysia dan Pulau Sebatik, Indonesia. Perekonomian Sebatik bergantung pada Kota Tawau yang jauh lebih sejahtera dibanding Pulau Sebatik.

 Salah satu masalah yang sulit ditangani saat ini adalah Tenaga Kerja Indonesia yang menjadikan Sebatik sebagai entry point bepergian ke Malaysia. Banyak TKI yang secara illegal masuk ke Malaysia untuk menyambung hidup, desakan ekonomi serta tidak jarang terbawa pada bisnis narkoba dan kriminalitas lainnya. Masalah ekonomi memang mendominasi problematika masyarakat di Pulau Sebatik. Hal ini bisa dilhat dari adanya disparitas ekonomi masyarakat antara warga Indonesia dan Malaysia, Tawau menjadi magnet yang begitu kuat menarik imigran Indonesia untuk berpindah dan mencari kehidupan di Malaysia. Masyarakat kedua negara serumpun ini rupanya memiliki rasa primodialisme tinggi namun minim nasionalisme. Tidak mengherankan bila ada warga negara Indonesia yang memiliki dua identitas yang berbeda untuk satu orang, penduduk yang memiliki KTP Indonesia dan juga memiliki IC (Identity Card) Malaysia, begitu pula pemakaian mata uang ringgit. Sejauh ini, Malaysia lebih berhasil melakukan pembangunan dan penyediaan sarana ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan tunjangan hidup warganya.

Pertanyaan yang perlu dikedepankan kemudian adalah apakah Indonesia harus tetap bertahan dengan pendekatan pengelolaan yang selama ini dijalankan, atau perlu merubah haluan untuk memberikan penekanan pada kesejahteraan masyarakat?. Ketika negara tetangga telah naik status dan kemajuan ekonomi yang relatif baik. Jawabannya adalah tentunya tidak. Diperlukan integrasi pengelolaan perbatasan melalui penggabungan pendekatan antara prosperity approach dan security approach.  Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan perbatasan di Pulau Sebatik yang bisa menjadi role model  bagi pembangunan perbatasan lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatian adalah pertama integrasi dan keberlanjutan pembangunan. 

  Konsep pembangunan perbatasan yang direncanakan sebenarnya sudah bagus namun lemah pada saat diimplementasikan. Pembangunan nampak dilakukan tanpa pertimbangan konektivitas, integrasi antar sektor dan memenuhi unsur keberlanjutan. Akibatnya, banyak sarana dan infrastruktur yang sebenarnya sudah terbangun kemudian tidak dimanfaatkan. Tidak jarang ditemui fasilitas umum yang sudah ada, terbengkalai karena minimnyya pemanfaatan oleh masyarakat. Kedepan diperlukan perencanaan yang baik, rasional, berbasis kebutuhan dan problem masyarakat dalam pembangunan perbatasan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih dan lain-lainnya seharusnya menjadi patokan utama pembangunan, dilanjutkan pembangunan lainnya. Diperlukan partisipasi masyarakat berupa tanggung jawab bersama terhadap bangunan yang ada. Kedua  masalah sumber daya manusia. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia merupakan jumlah terbesar yang ada di luar negeri. Namun kebanyakan menjadi buruh murah bagi negara tetangga. Walaupun TKI adalah pahlawan devisa bagi Indonesia, namun perhatian pemerintah terhadap TKI dirasakan masih minim. Kurangnya kapasitas atau skill yang dimiliki TKI menjadi penyebab utama dan sumber persoalan buruh migran selama ini. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah dan bahkan tidak memiliki pendidikan. Misalnya saja TKI yang ada di Sebatik Malaysia yang telah bekerja bahkan telah berada pada keturunan keempat dari keluarga pertama kali mereka ke Malaysia. Mereka selama ini dibayar murah sebagai buruh kelapa sawit, jam kerja yang padat dan juga tanpa pendidikan. Tidak mengherankan bila TKI kita ada yang buta aksara dan tidak berpendidikan. Sulitnya akses pendidikan menjadikannya TKI dalam status terbelakang. Guna menjawab masalah ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah pendidikan di perbatasan serta meningkatkan kapasitas atau skill para TKI melalui pelaksanaan kursus, magang dan kegiatan peningkatan skill lainny sebelum mereka merantau ke luar negeri.

Ketiga adalah masalah sumberdaya alam. Dengan terpenuhinya infrastruktur dasar, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana strategi pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di lakukan secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Potensi SDA di perbatasan pulau Sebatik cukup besar. Mata pencaharian di Pulau Sebatik adalah nelayan dan perkebunan. Komoditas utama seperti kelapa sawit, kakao dan pisang. Hasil lain yang saat ini menjadi produk unggulan Kabupaten Nunukan adalah teri ambalat. Jadi ambalat bukan hanya terkenal sebagai perbatasan yang kaya akan minyak tetapi SDA laut dan perikanan. Ironinya adalah sebagian besar hasil SDA Pulau Sebatik diekspor ke Tawau dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Cost distribusi bahan yang lebih besar apabila dijual di Indonesia menjadi alasan utama beban yang harus dipikul masyarakat. Bahkan pisang yang jumlahnya berton-ton setiap hari memiliki peluang untuk diekspor ke Tawau. Betapa tidak, para pembeli dari Malaysia telah menunggu di perbatasan untuk kemudian diangkut ke Tawau. Bukan hanya itu, hasil alam ini ternyata kembali diekspor Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar negeri misalnya Singapura. Keempat adalah masalah hubungan antar negara. Pengalaman pahit pemerintah Indonesia atas lepasnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dan kemudian dimenangkan oleh Malaysia di Mahkamah Internasional merupakan pembelajaran mahal bagi negeri ini. Tamparan keras ini membuat Indonesia tidak mau lengah menjaga perbatasan. Belajar dari masalah tersebut, kini Indonesia seharusnya lebih memperkuat pengelolaan perbatasan dari semua aspek. Selan itu, dimensi hubungan Indonesia-Malaysia yang sangat sensitif memerlukan treatment khusus, detil, kesiagaan tinggi dan responsibiltas cepat jika muncul dan terjadi masalah antar kedua negara. Jika terjadi ketegangan hubungan antar negara, masyarakat perbatasan berharap agar itu tidak diselesaikan dengan cara militer sebab akan sangat menggangu aktivitas perekonomian di perbatasan. Dalil mereka sederhana, bahwa jika terjadi ketegangan hubungan di perbatasan mereka yang akan lebih dulu merasakan dampak tersebut, namun pada saat damai, pembangunan wilayah perbatasanlah yang paling terakhir merasakannya. Sekali lagi, hubungan antar negara Malaysia-Indonesia seharusnya tidak dilihat sebagai kompetitor yang menimbulkan masalah antar kedua negara, tapi perlu digeser sebagai mitra dalam bekerjasama. Kelima adalah masalah generasi muda perbatasan. Kehidupan perbatasan bagi anak-anak Indonesia bukanlah impian masa kecil namun karena orang tua sebagai perantau mengharuskan mereka ikut menyelami kerasnya kehidupan perantau pada usia belia. Pendidikan yang terabaikan, usia kerja muda dan pernikahan diusia muda adalah beberapa persoalan yang mereka harus hadapi di atas bara perantauan. Minimnya fasilitas pendidikan, jauhnya akses pendidikan dan orang tua yang sibuk mencari sesuap nasi turut menyumbangkan anak-anak putus sekolah atau bahkan tidak mengenal sekolah. Lalu apa yang terjadi ketika anak-anak tidak dibekali pendidikan yang memadai di perbatasan. Pilihannya adalah bekerja sebagai TKI, usia kerja yang muda, dan godaan narkoba dan pergaulan bebas. Generasi muda sebagai tiang pembangunan bangsa ini seharusnya dilihat sangat jeli oleh pemerintah tanpa ada yang terabaikan. Perlu dilakukan perlindungan pada anak-anak yang berada di perbatasan terutama anak-anak TKI. Bahkan bila perlu dilakukan proses karantina pemuda-pemuda perbatasan guna menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia demi masa depan mereka.

Carut-marut  pengelolaan pengelolaan perbatasan Pulau Sebatik dengan segenap atribut permasalahan yang ada saat ini terjadi tidak terlepas dari posisi Sebatik yang tinggal di zona 3T (Terjauh, Tertinggal dan Terdepan). Harapan masyarakat perbatasan terus disuarakan kepada pemerintah Indonesia. Tak terbilang pejabat pemerintah hingga Presiden sudah lalu lalang berdatangan untuk ‘memberi angin surga’ dan berjanji pada mereka. Di masyarakat terkenal ungkapan “hanya Tuhan yang tidak datang disini (perbatasan)” merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat perbatasan yang merasa permasalahan mereka tak kunjung diselesaikan. Kini, momentum untuk melakukan penataan dan optimalisasi pengelolaan perbatasan perlu direspon secara lebih substantif dan tidak hanya sekedar menjadi jargon pembangunan. Pesan Jenderal Soedirman di tugu perbatasan nampaknya perlu dimaknai secara mendalam bahwa mempertahankan NKRI, perlu dilakukan secara lebih cerdas. Puluhan tahun silam, Panglima besar tersebut sudah membayangkan beratnya mempertahankan sejengkal tanah negeri ini, bukan saja oleh agresi negara lain, tapi juga oleh ketidakpedulian dari pemerintah sendiri. Perbaikan kebijakan pembangunan di perbatasan dan tata kelola pemerintahan perlu secepatnya dilakukan untuk mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan.

Penulis,

Baso Hamdani, Peneliti DFW-Indonesia, pernah bekerja sebagai fasilitator pulau kecil terluar di Pulau Sebatik

 

http://dfw.or.id/pesan-jenderal-soedirman-di-perbatasan-sebatik/