01 Mei, 2014

Ditjen PSDKP Melaksanakan Pengukuran Capaian Kinerja PSDKP Triwulan Satu Tahun 2014


Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Pengukuran Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan satu tahun 2014 (Facus group discussion implementasi Balanced Score Card (BSC) di Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP) Lingkup Ditjen Pengawasan SDKP pada tanggal 23 – 25 April 2014 di Hotel Harris Bogor.
 
Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan  SDKP Ibu Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih didampingin Direktur Pemantauan SDKP dan PIP Bapak Ir. Nugroho Adji, MM dan  Bapak Benny Tambunan Kepala Bagian Program Sekretariat Ditjen PSDKP dengan peserta seluruh UPT Pengawasan SDKP dan Kasubdit yang Penanggung Jawab BSC Lingkup Ditjen Pengawasan SDKP.
 
Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih pada sambutan dan sekaligus paparanya  mengatakan bahwa   pengelolaan kinerja di lingkungan DITJEN. PSDKP yaitu pelaksanaan SAKIP DITJEN. PSDKP dan ImplementasI BSC di Lingkup DJPSDKP yaitu Implementasi BSC merupakan salah satu upaya meningkatkan pengelolaan kinerja à  perbaikan AKIP DJPSDKP dan Penyusunan BSC dimulai pada akhir tahun 2012 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2013


Visi KKP terkomunikasikan hingga ke level paling bawah, sehingga seluruh program/kegiatan di KKP di, termasuk DJPSDKP (level 1-4), berorientasi pada pencapaian visi yang sama sesuai tugas & fungsi masing-masing.

Upaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan memperbaiki AKIP DJPSDKP adalah :
  1. Meningkatkan pemanfaatan perencanaan kinerja:
      Mengintegrasikan BSC ke dalam Dokumen Perencanaan
      Mereview Renstra dan Indikator Kinerja Utama
      Menyusun RKA-KL dengan mengacu kepada IKU dan target Renstra
      Menjabarkan Target Kinerja dalam TAPJA ke dalam target triwulanan
      Menjadikan BSC sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Renstra DJPSDKP 2015-2019



  1. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja:
      Menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui SK Dirjen. PSDKP
      Menyempurnakan Kontrak Kinerja Individu (SKP++)
      Implementasi Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja :
-             Aplikasi siMeta, siPKINDU, dan Kinerjaku
-             Aplikasi e-Monev dan Monev Kinerja Angaran (PMK 249)
  1. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pelaporan kinerja:
      LAKIP menyajikan evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan jangka menengah
      LAKIP menyajikan rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja
      Mengintegrasikan BSC ke dalam Penyusunan LAKIP
4.  Penilaian stakeholders:
     AKIP : 77,50 (2012) menjadi 78,66 (2013)
     Pelayanan Publik:
ü  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)            : 7,12
ü  Nilai Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)       : 7,92
ü  Nilai Reformasi Birokrasi (RB)                              :69
Hasil yang ingin dicapai
o   Penyusunan Target Triwulanan Capaian IKU à Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulanan;
·         Pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2014 à Level 1 s/d 4
·         Pengisian Aplikasi KinerjaKU;
·         Penyiapan data dukung capaian kinerja;
·         Pengisian Aplikasi e –Monev  (PP 39/2006) dan Monev Anggaran (PMK 249/2011).
·         Penggunaan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
 
Lebih lanjut beliau mengharapkan seluruh peserta, agar mengupayakan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan cerminan kinerja sekaligus bekal Kita bersama untuk lebih maju  di masa mendatang.

Acara Pengukuran Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan satu tahun 2014 (Facus group discussion implementasi Balanced Score Card (BSC) di Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP)  mendengarkan materi Pengelolaan kinerja berbasis IT di lingkup Ditjen. PSDKP oleh kabag program, Sekretariat Ditjen PSDKP,  Aplikasi pengukuran kinerja di KKP yaitu :
  1. aplikasi e-monev (implementasi pp 39 tahun 2006)
  2. aplikasi monitoring kinerja anggaran (implementasi pmk 249 tahun 2011)
  3. aplikasi kinerjaku (implementasi bsc)
  4. aplikasi simeta (implementasi pp 39 tahun 2006)
  5. aplikasi sipkindu (implementasi pp 46 tahun 2011 & implemntasi bsc)
 Materi kedua pengelolaan manajemen kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan berdasarkan implementasi BSC oleh Budi Ichsan Nasution, Sp, M.Si Kepala Subbagian Monitoring Dan Pengendalian Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal  Kementerian Kelautan Dan Perikanan memaparkan

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran encapaiannya & bagaimana mencapainya.
 
Apa Itu Balanced Scorecard Alat untuk :
q  menterjemahkan strategi menjadi program kerja
q  mengintegrasikan semua strategi dalam perusahaan
q  menentukan indikator sukses organsiasi (KPI) à manajemen kinerja
q  mengkomunikasikan strategi kepada seluruh karyawan
mengendalikan pelaksanaan strategi perusahaan
 
Manfaat Yang Diberikan
      Strategi organisasi akan diterjemahkan ke dalam rencana operasional dengan baik (put strategy into action) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi.
      Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi (strategy and performance management alignment) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi.
      Akuntabilitas yang terjaga, karena jelas siapa mengerjakan apa, serta apa indikator keberhasilannya di semua tingkat jabatan di dalam organisasi.
 
Pengukuan Kinerja
v  Menggunakan  aplikasi BSC dan siMETA (sementara) berbasis internet, kedepannya sepenuhnya menggunakan aplikasi BSC
v  Capaian indikator kinerja unit kerja (organisasi) diukur dari tingkat Kementerian sampai Eselon II, dilakukan secara periodik setiap tiga bulan dimulai dari tingkat bawah ke atas (berurutan);
v  Pencapaian kinerja tiap unit kerja merupakan akumulasi/agregasi pencapaian kinerja unit kerja dibawahnya;
v  Data kinerja yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja sudah diverifikasi sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat.
 

Hasil Reviu Pengukuran Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2013 oleh Inspektur III Inspektorat Jenderal mengatakan pada paparannya komponen evaluasi akip
  1. Perencanaan Kinerja          : 35%
  2. Pengukuran Kinerja                        : 20%
  3. Pelaporan Kinerja                : 15%
  4. Evaluasi Kinerja                   : 10%
  5. Capaian Kinerja                   : 20% 
 
Pengukuran Kinerja Merupakan kegiatan manajemen, khususnya membandingkan antara tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator yang ditetapkan, guna:
  1. Menilai pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan
  2. Identifikasi dan analisis kelemahan program atau kegiatan, dan
  3. Memilih tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja

Komponen pengukuran kinerja
Ø  Pemenuhan Pengukuran
      IKU
      Mekanisme pengumpulan data kinerja
   (SOP, Penanggung jawab, waktu)
Ø   Kualitas Pengukuran
      IKU telah : dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, cukup untuk mengukur kinerja, diukur realisasinya, selaras dengan IKU atasannya
      Indikator Kinerja Sasaran telah: dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, cukup untuk mengukur sasarannya, diukur realisasinya, selaras dengan indikator kinerja atasannya
      Pengumpulan data Kinerja dilakukan secara berkala
      Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

Ø  Implementasi Pengukuran
      IKU dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
      IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
      IKU direviu secara berkala
      Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
      Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu IKU organisasi
      Pengukuran kinerja individu sudah dilakukan
      Pengukuran kinerja menggunakan TI

Kelemahan
Ø  Pemenuhan
 SOP, Penanggung jawab dan waktu pengumpulan data kinerja belum disesuaikan dengan IKU BSC
Ø   Kualitas
  1. Terdapat IKU yang belum diukur
  2. Data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan
  3. Rencana aksi belum disesuaikan dengan IKU BSC
Ø  Implementasi
  1. Capaian IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karena belum dilakukan evaluasi
  2. Pengukuran kinerja baru dilakukan pada level 1         belum berjenjang
  3. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara lengkap

Penutupan acara ditutup oleh Kepala Bagian Program Setditjen PSDKP.

Penulis  : Mukhtar, A.Pi, M.Si (Peserta) 21012014
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tual

Tidak ada komentar: