Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo hari ini (9/3) melakukan perombakan 29 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Mutasi dan rotasi adalah hal yang rutin dilakukan, mengingat adanya pejabat yang memasuki masa pensiun atau beberapa waktu lalu mendapat promosi ke Eselon I, sehingga perlu dilakukan pergantian demi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan", ungkap Sharif di Gedung Mina Bahari III di Jakarta. Lebih lanjut Sharif menuturkan bahwa dalam pelantikan ini, masih didominasi wajah-wajah lama yang selama ini sudah menduduki posisi sebagai Eselon II di KKP, dimana mereka hanya berpindah posisi atau mutasi.
Pelantikan ini didasarkan pada KEP.01/MEN-KP/KP.430/2012, berikut daftar nama pejabat struktural eselon II yang dilantik pada hari ini. Untuk pejabat baru di eselon II di unit kerja Sekretariat Jenderal diantaranya, Supranawa Yusuf, SH, MPA sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Darmadi Aries Wibowo, Ak, MEP sebagai Kepala Biro Keuangan, Hanung Cahyono, SH, LLM sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Indra Sakti, SE, M.M. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi dan Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, M.M. sebagai Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia. Sedangkan untuk unit kerja Dirjen Perikanan Tangkap yaitu, Ir. Abdur Rauf Sam, M.Si sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ir. Muhammad Zaini, M.M. sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Ir. Tyas Budiman, M.M. sebagai Direktur Pelabuhan Perikananserta Ir. Edi Wahyudi sebagai Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. Dr. Ir. Tri Hariyanto, M.M. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Lebih lanjut, untuk unit kerja di Dirjen Perikanan Budidaya yakni Dr.Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc menjadi Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, Ir. Dwika Herdikiawan, M.M. menjadi Direktur Perbenihan, Ir. Moh. Abduh Nurhidayat,M.Si menjadi Direktur Produksi, Dr. Drs. Djumbuh Rukmono, M.P menjadi Direktur Usaha Budidaya. Sementara itu untuk unit kerja Dirjen P2HP, Ir. Rahmah Hayati Samik Ibrahim, M.M. menjadi Direktur Pemasaran Luar Negeri, Drs. I Made W. Arthajaya menjadi Direktur Usaha Dan Investasi. Untuk unit kerja KP3K juga mendapat rotasi pejabat Eselon II meliputi, Dr.Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng. menjadi Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.It menjadi Direktur Pesisir dan Lautan, Ir. Ansori Zawawi, M.Si, MMA menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.
Sementara itu, untuk pejabat eselon di lingkungan unit kerja PSDKP yaitu Ir. Sere Alina Tampubolon, MPST sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Drs. Lapis Silalahi,MM sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ir. Nugroho Aji, M.Si sebagai Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan serta Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran. Untuk unit kerja Inspektorat Jenderal meliputi, Ir. Nasfri Adisyahmeta Yusar, M.M. sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Happy Simanjuntak, SH sebagai Inspektur IV, Ir. Saifuddin, M.M.A sebagai Inspektur V dan Drs. Mulyoto, M.M. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Kelautan Dan Perikanan. Selain itu untuk unit BPSDM yakni, Ir. Balok Budiyanto, M.M. menjadi Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan serta Dr. Ir. Djodjo Suwardjo S., M.M.A menjadi Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
Seperti diketahui sebelumnya pada bulan lalu, KKP telah melantik dan merotasi tujuh pejabat Eselon I . Adapun pejabat yang telah dilantik itu yakni, Heriyanto Marwoto menggantikan Deddy H. Sutisna menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dari sebelumnya merupakan Direktur Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap, Slamet Soebjakto menggantikan Ketut Sugama menjadi Dirjen Budidaya dari sebelumnya Direktur Perbenihan di Ditjen Perikanan Budidaya, Saut Parulian Hutagalung menggantikan Viktor Nikijuluw menjadi Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dari sebelumnya Direktur Pemasaran Luar Negeri Ditjen P2HP, Rizal Max Rompas menggantikan Enday Kusendar menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik. Sementara itu, Narmoko Prasmaji menggantikan Syamsul Maarif menjadi Kepala Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Mutu Hasil Perikanan dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber daya Laut, sedangkan Victor Nikijuluw menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik, dan Dedy Heryadi Sutisna menjadi Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Oleh karena itu, mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh KKP merupakan sesuatu yang wajar dan akan selalu ada, selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendakinya. Tentunya pergantian tersebut, dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pengarahannya, Menteri KP meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan KKP dapat bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas. Selain itu, diharapkan agar Pejabat di KKP juga mampu menterjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program dan kegiatan serta mengimplementasikannya dengan baik. “Tanpa peran saudara-saudara sekalian, berbagai kebijakan maupun program KKP tidak akan berjalan,” jelasnya.
Menteri KP mengingatkan, kepada para pejabat yang dilantik agar segera melakukan konsolidasi dengan setiap pegawai di unit kerja masing-masing agar perubahan jabatan ini tidak mengganggu kinerja sehingga dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai. Lanjutnya, untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dalam meraih capaian kinerja agar pejabat yang baru dilantik dapat mengembangkan kemampuan (skill) dan seni kepemimpinan.“Selain itu, mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis, agar selalu berkoordinasi dengan pimpinan,” tegasnya.
Pelantikan Pejabat Eselon II dilakukan agar organisasi KKP bisa berlari lebih cepat, untuk mencapai misi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. KKP mengambil kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan, sebagai upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentunya, kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik apabila seluruh jajaran birokrasi di KKP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab serta mengedepankan prinsip-prinsip good governance.
Melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya KP sebagai penggerak utama pembangunan nasional, diharapkan sektor kelautan dan perikanan kedepan menjadi mainstream drive (arah utama) pembangunan nasional. Untuk itulah kebijakan, strategi dan program pembangunan kelautan dan perikanan kedepan harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, yang secara jelas dan terukur sebagaimana diamanahkan dalam Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Saat ini RPJMN tahun 2010-2014 telah diturunkan menjadi Rencana Stategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014.
Demi mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan dengan ciri spesifik pro-job, pro-growth, pro-poor dan pro-environment dengan prioritas peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, kualitas dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan fokus penanganan kerusakan wilayah pesisir. Untuk itu, ia berharap agar setiap unit kerja dalam mengalokasikan kegiatan dan anggaran harus memperhatikan strategi 4-pro tersebut yang dikemas dalam sasaran prioritas pembangunan nasional. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 telah menyatakan bahwa hampir 80 persen anggaran KKP harus digunakan untuk mendukung prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sharif beserta keluarga besar KKP menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang akan memasuki masa bebas tugas. “Jerih payah bapak-bapak akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan", ujar Sharif mengakhiri sambutannya.
Jakarta, 9 Maret 2012
Pusat Data Statistik dan Informasi
Pelantikan ini didasarkan pada KEP.01/MEN-KP/KP.430/2012, berikut daftar nama pejabat struktural eselon II yang dilantik pada hari ini. Untuk pejabat baru di eselon II di unit kerja Sekretariat Jenderal diantaranya, Supranawa Yusuf, SH, MPA sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Darmadi Aries Wibowo, Ak, MEP sebagai Kepala Biro Keuangan, Hanung Cahyono, SH, LLM sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Indra Sakti, SE, M.M. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi dan Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, M.M. sebagai Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia. Sedangkan untuk unit kerja Dirjen Perikanan Tangkap yaitu, Ir. Abdur Rauf Sam, M.Si sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ir. Muhammad Zaini, M.M. sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Ir. Tyas Budiman, M.M. sebagai Direktur Pelabuhan Perikananserta Ir. Edi Wahyudi sebagai Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. Dr. Ir. Tri Hariyanto, M.M. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Lebih lanjut, untuk unit kerja di Dirjen Perikanan Budidaya yakni Dr.Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc menjadi Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, Ir. Dwika Herdikiawan, M.M. menjadi Direktur Perbenihan, Ir. Moh. Abduh Nurhidayat,M.Si menjadi Direktur Produksi, Dr. Drs. Djumbuh Rukmono, M.P menjadi Direktur Usaha Budidaya. Sementara itu untuk unit kerja Dirjen P2HP, Ir. Rahmah Hayati Samik Ibrahim, M.M. menjadi Direktur Pemasaran Luar Negeri, Drs. I Made W. Arthajaya menjadi Direktur Usaha Dan Investasi. Untuk unit kerja KP3K juga mendapat rotasi pejabat Eselon II meliputi, Dr.Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng. menjadi Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.It menjadi Direktur Pesisir dan Lautan, Ir. Ansori Zawawi, M.Si, MMA menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.
Sementara itu, untuk pejabat eselon di lingkungan unit kerja PSDKP yaitu Ir. Sere Alina Tampubolon, MPST sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Drs. Lapis Silalahi,MM sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ir. Nugroho Aji, M.Si sebagai Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan serta Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran. Untuk unit kerja Inspektorat Jenderal meliputi, Ir. Nasfri Adisyahmeta Yusar, M.M. sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Happy Simanjuntak, SH sebagai Inspektur IV, Ir. Saifuddin, M.M.A sebagai Inspektur V dan Drs. Mulyoto, M.M. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Kelautan Dan Perikanan. Selain itu untuk unit BPSDM yakni, Ir. Balok Budiyanto, M.M. menjadi Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan serta Dr. Ir. Djodjo Suwardjo S., M.M.A menjadi Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
Seperti diketahui sebelumnya pada bulan lalu, KKP telah melantik dan merotasi tujuh pejabat Eselon I . Adapun pejabat yang telah dilantik itu yakni, Heriyanto Marwoto menggantikan Deddy H. Sutisna menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dari sebelumnya merupakan Direktur Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap, Slamet Soebjakto menggantikan Ketut Sugama menjadi Dirjen Budidaya dari sebelumnya Direktur Perbenihan di Ditjen Perikanan Budidaya, Saut Parulian Hutagalung menggantikan Viktor Nikijuluw menjadi Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dari sebelumnya Direktur Pemasaran Luar Negeri Ditjen P2HP, Rizal Max Rompas menggantikan Enday Kusendar menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik. Sementara itu, Narmoko Prasmaji menggantikan Syamsul Maarif menjadi Kepala Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Mutu Hasil Perikanan dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber daya Laut, sedangkan Victor Nikijuluw menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik, dan Dedy Heryadi Sutisna menjadi Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Oleh karena itu, mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh KKP merupakan sesuatu yang wajar dan akan selalu ada, selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendakinya. Tentunya pergantian tersebut, dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pengarahannya, Menteri KP meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan KKP dapat bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas. Selain itu, diharapkan agar Pejabat di KKP juga mampu menterjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program dan kegiatan serta mengimplementasikannya dengan baik. “Tanpa peran saudara-saudara sekalian, berbagai kebijakan maupun program KKP tidak akan berjalan,” jelasnya.
Menteri KP mengingatkan, kepada para pejabat yang dilantik agar segera melakukan konsolidasi dengan setiap pegawai di unit kerja masing-masing agar perubahan jabatan ini tidak mengganggu kinerja sehingga dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai. Lanjutnya, untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dalam meraih capaian kinerja agar pejabat yang baru dilantik dapat mengembangkan kemampuan (skill) dan seni kepemimpinan.“Selain itu, mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis, agar selalu berkoordinasi dengan pimpinan,” tegasnya.
Pelantikan Pejabat Eselon II dilakukan agar organisasi KKP bisa berlari lebih cepat, untuk mencapai misi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. KKP mengambil kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan, sebagai upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentunya, kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik apabila seluruh jajaran birokrasi di KKP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab serta mengedepankan prinsip-prinsip good governance.
Melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya KP sebagai penggerak utama pembangunan nasional, diharapkan sektor kelautan dan perikanan kedepan menjadi mainstream drive (arah utama) pembangunan nasional. Untuk itulah kebijakan, strategi dan program pembangunan kelautan dan perikanan kedepan harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, yang secara jelas dan terukur sebagaimana diamanahkan dalam Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Saat ini RPJMN tahun 2010-2014 telah diturunkan menjadi Rencana Stategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014.
Demi mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan dengan ciri spesifik pro-job, pro-growth, pro-poor dan pro-environment dengan prioritas peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, kualitas dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan fokus penanganan kerusakan wilayah pesisir. Untuk itu, ia berharap agar setiap unit kerja dalam mengalokasikan kegiatan dan anggaran harus memperhatikan strategi 4-pro tersebut yang dikemas dalam sasaran prioritas pembangunan nasional. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 telah menyatakan bahwa hampir 80 persen anggaran KKP harus digunakan untuk mendukung prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sharif beserta keluarga besar KKP menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang akan memasuki masa bebas tugas. “Jerih payah bapak-bapak akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan", ujar Sharif mengakhiri sambutannya.
Jakarta, 9 Maret 2012
Pusat Data Statistik dan Informasi
Narasumber:
Dr.Yulistyo Mudho
Kepala Pusdatin (HP.0811836967)
http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/7487/Cicip-Rombak-Pejabat-Eselon-II-KKP/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar