Bawang merah alasan kuat orang Bima menolak tambang emas. Di kabupaten Bima luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare. Mereka menyebutnya bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca itu bahkan sampai ke daerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak tahun lalu tambang emas ini ditolak warga.
Pada 24 Desember 2011 lalu, sudah hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape (Occupy PortSape).. Aksi ini bukan yang pertama menanggapi pemerintah mereka yang tuli, dan tak menghiraukan suara penolakan kehadiran tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Perusahaan yang mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada 2008 selama 25 tahun, yang diperbaharui menjadi IUP bernomor 188/45/357/004/2010. Tak tanggung-tanggung luasanyan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia.
Warga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, mulai kepada Camat, Bupati, Gubenur hingga DPRD setempat. Bima. Tahun ini saja, aksi penolakan sudah dilakukan lebih tiga kali. Mereka percaya, tambang emas asal Australia di sekitar area dam Diwu Moro dandam Pela Parado akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.
Itulah sebabnya warga menolak, meninggalkan industri pertambangan menjadi pilihan ekonomi (make mining history) pemerintah. Namun pemerintah justru melawan para petani bawang itu. Pemerintah juatru mengerahkan pasukan, intimidasi bahkan berondongan peluru. Ada 4 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis serta sekitar 40-an lebih ditangkap pada pagi hari saat pendudukan pelabuhan Sape.
Kasus Bima melengkapi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan oleh tentara, polisi dan perusahaan di sekitar pertambangan perkebunan sawit tahun ini, mulai kasus Freeport di Papua, Tiaka, Bangai dan Bombana di Sulawesi Tengah, Meranti dan Suluk Bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Mesuji di Lampung.
Sumber Konflik
Kasus Bima merupakan bukti berulang bahwa industri pertambangan merupakan sumber malapetaka bagi keberlanjutan hidup warga sekitarnya. Industri yang dianggap sebagai primadona dan mesin devisa Negara ini justru momok bagi keselamatan warga dan daya pulih produktifitas mereka, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sekitarnya.
Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, dan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Pendekatan represif selalu dipilih pemerintah menanggapi penolakan warga sekitar pertambangan. Itu juga terjadi pada aksi-aksi penolakan sebelumnya di Bima. Salah satunya, saat aksi 10 Februari 2011, warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan Bupati harus mencabut IUP SMN. Mereka di kawal ketat, ada 250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Namun Camat Muhaimin, menolak menyampaikan aspirasi warga.
Pertemuan pun berakhir ricuh. Seketika itu pula disikapi tembakan oleh polisi menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan berdiri di samping kantor yang mencoba memprovokasi keadaan. Konflik horisontal pun mengintip. Aksi paling terakhir, aspirasi dan tuntutan mereka bahkan dibalas serbuan dan penembakan terhadap warga yang sedang terlelap tidur di pelabuhan Sape (24/12).
Kasus Bima adalah salah satu potret yang muncul dari maraknya investasi tambang di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengumumkan ada 5171 IUP (Izin Usaha Pertambangan) per November 2011. Daftar IUP yang diumumkan ini hanya untuk kategori clear and clean, katagori yang dianggap pemerintah telah memenuhi peraturan perijinan. Dalam catatan JATAM, hingga 2011 pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 8263 izin pertambangan. Seluruh izin diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, yang tinggal disekitar lokasi tambang. Inilah salah satu penyebab utama konflik dan kejahatan kemanusiaan terjadi di sekitar tambang.
Keta Monca
Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.
Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.
Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, pertenakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang.
Harusnya pemerintah Bima mendukung pilihan warganya, mengembangkan pertanian, dan model ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan. Bukankah itu juga menjadi seruan SBY saat penyerahan penghargaan ketahanan pangan Adhikarya Pangan Nusantara 2011, awal Desember lalu. Ia tak hanya melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ia juga menyampaikan perlunya perhatian pada penyediaan bibit yang baik, ketersediaan pupuk, dan peningkatan kemampuan teknis petani serta distribusinya.
Apakah pemerintahan SBY dan jajarannya mau menjilat ludah sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya kita mencari pemimpin baru yang berani memilih bawang dan usaha pertanian lainnya menjadi penopang utama ekonomi bangsa ini.
Andrie S Wijaya
Koordinator JATAM
Untuk
kebutuhan Air Minum yang menyehatkan coba konsumsi Air Izaura Air yang
terbukti dapat membantu proses penyembuhan Kegemukan, Migran, Alergi,
Sakit Maag, ASam Urat, Nyeri Sendi, Sambelit, Saking Pinggang,
Osteiporosis, Reumatk, Kanker, Vertigo, Ashma, Brinchitis, Darah Tinggi,
Kencing Batu, Kolestrol, DIABetes, Jantung, Darah Rendah, Jerawat',
WAsir dan Batu Ginzal. Dan menghilangkan racun dalam tubuh.
Mau Sehat dan Menyehatkan Minum Air Izaura
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.
Berminat Hub Mukhtar, A.Pi HP. 081342791003
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempat
Menerima pesanan
Kanopi, Pagar Besi, Jendela
dengan Harga
Murah dengan Sistim Panggilan.
Miliki Kavling tanah
di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di GRIYA GODO PERMAI BIMA
Berminat Hub 081342791003
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo
Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab.
Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar