net
Berita Terkait
JAKARTA, TRIBUN - Seperti dapat diduga sebelumnya, seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdepak dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hasil reshuffle yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/10) malam.
Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, digantikan Gusti Muhammad Hatta, yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan posisi Hatta di Kementerian Lingkungan Hidup digantikan Rektor Universitas Cendrawasih, Papua, Prof Dr Berth Kambuaya MBA.
Boleh dibilang mengejutkan adalah tersingkirnya Fadel Muhammad dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Namun posisi Fadel tetap digantikan kader Partai Golkar yaitu Sharif Cicip Sutardjo. Padahal sebelumnya Fadel percaya diri posisinya tidak akan dikutak-katik.
Fadel Muhammad mengaku terkejut begitu mendengar pernyataan resmi Presiden SBY yang mendepak dirinya. Meski legowo, Fadel mengaku masih bertanya-tanya apa dasar dirinya diganti.
"Apa salah saya? Sejauh ini, saya tak punya masalah-apa-apa. Tapi, saya menerima keputusan Pak Presiden. Dari awal saya sudah katakan berada di dalam atau di luar, saya bisa bekerja untuk negara," kata Fadel kepada Tribunnews, di Jakarta, Selasa.
Fadel mengaku, tak mendapat firasat apapun sebelum Presiden SBY mengumumkan secara resmi penggantian dirinya. "Yang jelas, apapun keputusan ini saya terima lapang dada. Meski saya tak merasa punya kesalahan apapun," kata Fadel.
Bukan hanya PKS, jatah Partai Demokrat di KIB II juga berkurang satu. Fredy Numberi, kader Partai Demokrat, dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan dan digantikan kolega satu partai yaitu EE Mangindaan.
Posisi Mangindaan yang sebelumnya menempati pos di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, digantikan Ir Azwar Abubakar, kader Partai Amnat Nasional (PAN).
"Dalam reshuffle kali ini, ada dua pos parpol yang berkurang. Semata-mata untuk mewadahi kaum profesional yang bukan dari parpol. Dua pos yang berkurang masing-masing dari Partai Demokrat dan PKS," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, sesuai kesepakatan di koalisi partai politik pendukung pemerintah, pengurangan jatah partai politik dapat dilakukan presiden, setelah berkonsultasi dengan partai politik bersangkutan.
Partai Demokrat tidak mempermasalahkan keputusan SBY mengurangi jatah kursi di KIB. "Tak masalah. Partai Demokrat mendukung 1.000 persen putusan Presiden," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan kepada Tribunnews.
Menurut Ramadhan putusan SBY itu sudah tepat. "Kami tak merasa kehilangan, karena segala sesuatunya untuk kepentingan nasional. Kami legowo karena putusan Pak SBY berdasarkan pertimbangan masak, mendalam, dan komprehensif. Ini demi percepatan kinerja," katanya.
Matahari kembar
Dalam kesempatan itu SBY mengungkapkan reshuffle kali ini tidak menambah jumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Sesuai UU 39 Thn 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah menteri tetap saya pertahankan, yaitu 34 menteri. Tidak ada istilah penggembungan kabinet. Wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Fasilitasnya tidak sama dengan menteri," tegas SBY.
Dikatakan, wakil menteri mendapat fasilitas setara pejabat eselon IA."Sehingga biaya terkait pengangkatan wakil menteri tidak sebesar yang dibicarakan masyarakat," katanya.
Menurut SBY, wakil menteri menjadi bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan menteri. "Keberadaan wakil menteri tidak menimbulkan istilah matahari kembar karena posisi wakil sebagaimana wakil presiden, wakil gubernur, dan wakil bupati. Pos wakil menteri tidak permanen, dalam arti bisa diadakan dan bisa ditiadakan, berpulang kepada keperluannya," katanya.
SBY juga menyampaikan restrukturisasi di jajaran pemerintahan. "Restrukturisasi bukan pembubaran dan penggabungan kementerian. Bukan pula pemisahan kementerian, tetapi penataan fungsi," ujar Presiden.
Disebutkan, fungsi kebudayaan yang selama 10 tarakhir berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. "Argumentasi saya, ada korelasi kuat antara pendidikan dan kebudayaan. Memang ada usulan membentuk Kementerian Kebudayaan, tapi tidak memungkinkan sesuai dengan UU yang berlaku," tambahnya.
Sedangkan Kementerian Pariswisata ditambahkan fungsinya di bidang ekonomi kreatif. "Pada masa kini ada kaitan pariwisata dengan industri kreatif, seperti berkembang di berbagai negara," tambah SBY.
Terhadap restrukturisasi ini, SBY menyatakan sudah minta pertimbangan kepada DPR dan parlemen memberi pertimbangan positif sehingga bisa berlaku. (aco/wil/yat)
Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, digantikan Gusti Muhammad Hatta, yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan posisi Hatta di Kementerian Lingkungan Hidup digantikan Rektor Universitas Cendrawasih, Papua, Prof Dr Berth Kambuaya MBA.
Boleh dibilang mengejutkan adalah tersingkirnya Fadel Muhammad dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Namun posisi Fadel tetap digantikan kader Partai Golkar yaitu Sharif Cicip Sutardjo. Padahal sebelumnya Fadel percaya diri posisinya tidak akan dikutak-katik.
Fadel Muhammad mengaku terkejut begitu mendengar pernyataan resmi Presiden SBY yang mendepak dirinya. Meski legowo, Fadel mengaku masih bertanya-tanya apa dasar dirinya diganti.
"Apa salah saya? Sejauh ini, saya tak punya masalah-apa-apa. Tapi, saya menerima keputusan Pak Presiden. Dari awal saya sudah katakan berada di dalam atau di luar, saya bisa bekerja untuk negara," kata Fadel kepada Tribunnews, di Jakarta, Selasa.
Fadel mengaku, tak mendapat firasat apapun sebelum Presiden SBY mengumumkan secara resmi penggantian dirinya. "Yang jelas, apapun keputusan ini saya terima lapang dada. Meski saya tak merasa punya kesalahan apapun," kata Fadel.
Bukan hanya PKS, jatah Partai Demokrat di KIB II juga berkurang satu. Fredy Numberi, kader Partai Demokrat, dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan dan digantikan kolega satu partai yaitu EE Mangindaan.
Posisi Mangindaan yang sebelumnya menempati pos di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, digantikan Ir Azwar Abubakar, kader Partai Amnat Nasional (PAN).
"Dalam reshuffle kali ini, ada dua pos parpol yang berkurang. Semata-mata untuk mewadahi kaum profesional yang bukan dari parpol. Dua pos yang berkurang masing-masing dari Partai Demokrat dan PKS," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, sesuai kesepakatan di koalisi partai politik pendukung pemerintah, pengurangan jatah partai politik dapat dilakukan presiden, setelah berkonsultasi dengan partai politik bersangkutan.
Partai Demokrat tidak mempermasalahkan keputusan SBY mengurangi jatah kursi di KIB. "Tak masalah. Partai Demokrat mendukung 1.000 persen putusan Presiden," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan kepada Tribunnews.
Menurut Ramadhan putusan SBY itu sudah tepat. "Kami tak merasa kehilangan, karena segala sesuatunya untuk kepentingan nasional. Kami legowo karena putusan Pak SBY berdasarkan pertimbangan masak, mendalam, dan komprehensif. Ini demi percepatan kinerja," katanya.
Matahari kembar
Dalam kesempatan itu SBY mengungkapkan reshuffle kali ini tidak menambah jumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Sesuai UU 39 Thn 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah menteri tetap saya pertahankan, yaitu 34 menteri. Tidak ada istilah penggembungan kabinet. Wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Fasilitasnya tidak sama dengan menteri," tegas SBY.
Dikatakan, wakil menteri mendapat fasilitas setara pejabat eselon IA."Sehingga biaya terkait pengangkatan wakil menteri tidak sebesar yang dibicarakan masyarakat," katanya.
Menurut SBY, wakil menteri menjadi bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan menteri. "Keberadaan wakil menteri tidak menimbulkan istilah matahari kembar karena posisi wakil sebagaimana wakil presiden, wakil gubernur, dan wakil bupati. Pos wakil menteri tidak permanen, dalam arti bisa diadakan dan bisa ditiadakan, berpulang kepada keperluannya," katanya.
SBY juga menyampaikan restrukturisasi di jajaran pemerintahan. "Restrukturisasi bukan pembubaran dan penggabungan kementerian. Bukan pula pemisahan kementerian, tetapi penataan fungsi," ujar Presiden.
Disebutkan, fungsi kebudayaan yang selama 10 tarakhir berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. "Argumentasi saya, ada korelasi kuat antara pendidikan dan kebudayaan. Memang ada usulan membentuk Kementerian Kebudayaan, tapi tidak memungkinkan sesuai dengan UU yang berlaku," tambahnya.
Sedangkan Kementerian Pariswisata ditambahkan fungsinya di bidang ekonomi kreatif. "Pada masa kini ada kaitan pariwisata dengan industri kreatif, seperti berkembang di berbagai negara," tambah SBY.
Terhadap restrukturisasi ini, SBY menyatakan sudah minta pertimbangan kepada DPR dan parlemen memberi pertimbangan positif sehingga bisa berlaku. (aco/wil/yat)
Editor : junaidi
http://pekanbaru.tribunnews.com/2011/10/19/fadel-apa-salah-saya
http://pekanbaru.tribunnews.com/2011/10/19/fadel-apa-salah-saya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar