Kebijakan Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten

Jakarta, Kompas - Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan melepaskan ribuan ton ikan impor yang sudah ditahan menunjukkan inkonsistensi pemerintah terhadap aturan.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Selasa (26/4). Pemerintah seharusnya memulangkan semua ikan impor yang tidak memiliki izin impor hasil perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2010.

”Pemerintah tidak konsisten terhadap peraturan yang sudah dibuat,” ujar Herman dari Fraksi Partai Demokrat.

Seperti diberitakan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merilis, total produk perikanan impor yang tidak diizinkan masuk di pelabuhan perikanan dan bandar udara sampai 21 April sebanyak 12.060 ton atau 245 peti kemas. Dari jumlah ikan impor yang ditolak itu, sejumlah 2.360 ton ikan dilepaskan ke dalam negeri setelah mendapat izin dari KKP (Kompas 25/4).

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Belanda, melalui layanan pesan singkat, menyatakan, ikan impor yang dilepaskan itu hanya 20 persen dari total ikan impor yang ditahan. Ikan-ikan tersebut diloloskan karena telah memiliki izin serta jenis ikannya tidak diproduksi di Indonesia.

Herman menilai, kebutuhan impor ikan untuk bahan baku industri pengolahan seharusnya diperinci dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17/2010. Sulit mengharapkan Indonesia jadi produsen ikan terbesar pada 2015 jika negara masih bergantung pada ikan impor untuk bahan baku industri pengolahan lokal.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Nikijuluw mengemukakan, izin impor yang dikeluarkan KKP tersebut tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak tanggal izin diterbitkan hingga enam bulan ke depan.

Sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17/2010 diterapkan mulai Maret, sebagian ikan impor yang sedang diangkut menuju Indonesia masih dalam proses perizinan sehingga izin dimungkinkan terbit sewaktu ikan impor itu tiba. (LKT)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/27/0345326/kebijakan-pemerintah-dinilai-tidak-konsisten

KOMENTAR

Ada 5 Komentar Untuk Artikel Ini.

• 
  fika ferdiana meristan
  Rabu, 27 April 2011 | 11:36 WIB

  ayo donkkk pakkk fadel,bikin lah indonesia menjadi negeri yang kaya,,buatlah kebijakan dan jalankan dengan baikk,,,jangan melenceng

  Balas tanggapan
• 
  Darmono Moechji
  Rabu, 27 April 2011 | 09:13 WIB

  Bang Fadel bagaimana bisa terjadi seperti ini? bukankan beberapa waktu yang lalu Anda secara tegas menolak inpor ikan? Kenapa kementerian Anda tidak konsisten? Lalu kapan para nelayan kita bisa menikmati hasil laut Indonesia dan hidup berkecukupan dan bisa lebih sejahtera?

  Balas tanggapan
• 
  freddy lantang
  Rabu, 27 April 2011 | 07:55 WIB

  kalau ikan hasil curian di laut RI, sebaiknya tak perlu dipulangkan, apalagi ikan barang yang cepat busuk,sudah tepat kebijakan pemerintah itu

  Balas tanggapan
• 
  AGUS SETIAWAN
  Rabu, 27 April 2011 | 07:34 WIB

  kalau tidak bisa mengembangkan perikanan dan kelautan sebaiknya kementriannya ditutup saja bayangkan membiayai mentri dan pegawainya saja berapa milyar tapi bisanya cuma beli ikan dari luar negeri mungkin kalau saya yang jadi mentri bisa juga kalau begitu caranya

  Balas tanggapan