RI Terjebak Diplomasi Serumpun

MI/Rommy Pujianto/sa

LEMBEKNYA sikap Indonesia terhadap Malaysia, kendati negeri jiran itu sudah berkali-kali melecehkan kita, terjadi karena pemerintah terlalu menerapkan soft diplomacy. Akibatnya, Indonesia terjebak oleh pola diplomasi yang diterapkan pemerintah Malaysia yang selalu mendengungkan 'saudara serumpun' sebagai dalih penyelesaian berbagai masalah.

"ASEAN solidarity itu hanya ada di elite. Kalau lagi baik, mereka selalu mengatakan saudara serumpun, tetapi masyarakatnya selalu menyebut TKI kita sebagai Indon. Tidak menghormati. Sekali-sekali kita perlu keras, jangan terjebak saudara serumpun," kata anggota Komisi I DPR Sidharto (F-PDIP) dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Gedung Parlemen, kemarin.

Raker digelar Komisi I untuk mendengar keterangan pemerintah terkait dengan insiden penangkapan tiga petugas Kelautan dan Perikanan RI oleh aparat Malaysia di perairan Indonesia, di Bintan. Menlu didampingi Wakil Menlu Priyono, Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar, dan Konjen RI di Johor Baru Thomas Tobing.

Anggota Komisi I lainnya, Tantowi Yahya (F-PG), mengemukakan prinsip zero enemy millions friends (tidak punya musuh, tapi jutaan teman) yang selalu didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan berarti Indonesia harus mengalah demi menghindari permusuhan. "Saat kita diinjak, jangan diam saja. Mereka (Malaysia) memanfaatkan solidaritas kita justru untuk meremehkan kita," ujar Tantowi.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan pembangunan hubungan dengan negara tetangga harus dikelola dengan baik, tanpa menanggalkan hal-hal yang prinsipiel. Dalam penyelesaian masalah, lanjutnya, Kemenlu tetap menggunakan instrumen-instrumen diplomasi yang ada, seperti nota protes dan komunikasi langsung dengan pemerintah Malaysia.

Marty menyebutkan sepanjang 2010 pihaknya sudah melayangkan sembilan nota protes ke Malaysia. Sebagian besar nota protes itu terkait dengan pelanggaran wilayah kedaulatan RI oleh Malaysia.

Tarik Dubes

Berdasarkan catatan Media Indonesia, nota protes sebelumnya dilayangkan pemerintah terkait dengan penembakan tenaga kerja Indonesia asal Sampang, Madura, oleh Polisi Diraja Malaysia, akhir Mei lalu. Nota protes terakhir dilayangkan 18 Agustus 2010 terkait dengan penangkapan tiga petugas KKP.

Sayangnya, nota protes itu tidak mencakup klausul tuntutan agar pemerintah Malaysia meminta maaf. Nota protes itu pun tidak ditanggapi Malaysia.

"Kalau Menlu saja diabaikan, kami sangat tersinggung. Tidak bisa lagi dengan soft diplomacy. Pak Da'i (Dubes RI untuk Malaysia) tolong jangan kembali ke sanalah, Pak. Di sini saja dulu, tarik saja dubes kita dan pulangkan dulu Dubes Malaysia yang di sini," tandas anggota Komisi I Enggartiasto Lukita.

Namun, Menlu menolak usulan tarik-menarik dubes. "Akan lebih besar masalah ke depannya. Bagaimana nasib TKI kita? Bagaimana nasib WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia?" (*/X-7)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/26/164708/265/114/RI-Terjebak-Diplomasi-Serumpun