Ical: Golkar Harapkan Ketegasan Pemerintah Hadapi Malaysia

Ical: Golkar Harapkan Ketegasan Pemerintah Hadapi Malaysia

Makassar (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengharapkan pemerintah lebih tegas dalam menghadapi Malaysia.

"Sikap Golkar pada situasi ini adalah meskipun hati panas kepala harus dingin. Kita harap ada satu ketegasan dari Menteri Luar Negeri. Betul kita harus bersahabat tapi lebih penting dari itu kedaulatan tetap nomor satu," kata Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie di Makassar, Senin.

Menurut dia, ketegasan yang diharapkan tersebut adalah berani mengambil sikap apa yang dianggap benar dan mana yang salah.

Ical mengatakan, langkah barter yang dilakukan Menteri Luar Ngeri tidak tepat.

Ia juga menilai, aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan cara merusak tidak dibenarkan. Meski demikian, langkah perundingan adalah jalan yang terbaik bukan dengan perang karena Indonesia negara yang cinta damai.

"Yang penting lintas batas harus diperjelas, tidak ada alasan lagi bagi Malaysia untuk melakukan penundaan," ujarnya yang hadir di Makassar dalam rangkaian safari Ramadhan Partai Golkar.

Partai berlambang pohon beringin tersebut mendukung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak interpelasi untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah.

"Jika pemerintah dapat menjawab dengan benar, saya yakin diterima," ujar Ical.

Hak Interpelasi

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, partainya mendorong penggunaan Hak Interpelasi anggota Dewan untuk mempertanyakan kepada pemerintah terkait persoalan dengan Malaysia.

"Kita (Partai Golkar) mendorong penggunaan Hak Interpelasi kasus Malaysia ini," kata Ade Komarudin saat buka puasa bersama pengurus SOKSI di Jakarta, Senin.

Menurut dia, partainya membebaskan para anggotanya untuk ikut mengajukan Hak Interpelasi tersebut.

Ia mengatakan, Hak Interpelasi tersebut digunakan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa. Berbagai persoalan dengan Malaysia selama ini telah melukai harkat dan martabat bangsa.

"FPG DPR menilai alasan interpelasi ini lebih pada soal harkat dan martabat serta kedaulatan negara yang tidak boleh dilecehkan oleh negara manapun di dunia," kata Ade.

Ade Komarudin menambahkan, upaya pemerintah dalam menangani masalah Malaysia, tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah, tanpa ada solusi yang konkret.