Setelah menunggu tiga tahun, Indonesia akhirnya memiliki data rujukan
terbaru wilayah kelautan Indonesia. Data tersebut menjadi pembaruan
untuk data kelautan yang ada di Nusantara. Pengerjaannya dilakukan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 2015 dengan melibatkan
Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi
(Pushidros) TNI Angkatan Laut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan
mengatakan, dalam pembaruan data, tim menggunakan kajian teknis dengan
menggunakan data terbaik yang ada dan menggunakan metode teknis
termutakhir. Cara itu dilakukan, agar data rujukan yang akan dihasilkan
menjadi data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik
Indonesia dan dunia.
“Sebelum ini belum pernah ada data resmi yang bisa digunakan sebagai
rujukan yang bisa dipakai dalam skala nasional. Selama ini, data yang
beredar masih bermacam-macam. Ini adalah langkah yang sangat bagus,”
ungkapnya pertengahan Agustus ini di Jakarta.
Dengan hadirnya data rujukan terbaru wilayah kelautan, Luhut meminta
semua pihak untuk bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengingat,
sebelum data tersebut muncul, tak banyak orang yang paham dan sadar akan
pentingnya peta kelautan wilayah Indonesia.
Bagi Luhut, hingga saat ini masih banyak yang belum mengerti
bagaimana pentingnya laut dan itu adalah masa depan Indonesia. Dia
menyebut, contoh paling nyata ketidaksadaran pentingnya data kelautan,
adalah saat Indonesia mengalami masalah atau kejadian yang berkaitan
dengan laut nasional. Tanpa data yang akurat, kejadian atau masalah
tersebut akhirnya menjadi berlarut-larut.
“Contoh kejadian Raja Ampat kemarin, mereka menyalahkan kita, tapi
sekarang dengan diluncurkannya kita telah memiliki data yang lengkap,
Data itu menjadi suatu power yang penting,” jelasnya.
Luhut mengatakan, tanpa data kelautan yang lengkap dan resmi, potensi
laut Indonesia yang sangat besar tidak akan pernah bisa dimanfaatkan
dengan baik. Tetapi, sebaliknya, dengan data yang jelas dan resmi,
potensi besar di laut Indonesia akan bisa dimanfaatkan dengan baik dan
itu adalah hal yang bagus untuk para nelayan dan juga dunia usaha di
sektor kelautan dan perikanan.
Dengan adanya data rujukan wilayah kelautan, Luhut mendorong segera
dilakukan percepatan untuk pemetaan yang detil tentang wilayah
kepulauan. Untuk keperluan itu, Kemenkomar akan bekerja sama dengan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan akan memetakan pulau-pulau
terluar di Indonesia.
“Kita harus bisa memetakan kekayaan (di laut) kita. Melalui beberapa
diskusi dengan para ahli, terungkap bahwa laut kita masih banyak
menyimpan potensi sumber daya alam yang baik,” ujar dia.
Luhut menyebutkan, sebelum data rujukan ada, sudah ada beberapa
negara Eropa dan Jepang yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk
berinvestasi di laut Indonesia. Tetapi, dia meyakini, untuk saat ini
yang terbaik adalah bagaimana memperkuat data dan penegakan hukum di
laut. Untuk itu, aparat keamanan juga perlu diperkuat lebih bagus lagi.
Di atas semua itu, Luhut mengingatkan, data yang valid dan bisa
dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda lagi.
Kebutuhan itu, berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi nasional,
khususnya yang ada di kawasan laut Indonesia. Tanpa data yang valid, dia
meyakini akan ada hambatan dalam pengembangannya.
Berkaitan dengan data rujukan wilayah kelautan Indonesia yang sudah dibuat, Luhut merincinya sebagai berikut:
1.Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2;
2.Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2;
3.Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2;
4.Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2;
5.Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2;
6.Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2;
7.Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2;
8.Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
9.Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau
Kebutuhan Riset
Sebelum ada data rujukan wilayah kelautan, Pemerintah Indonesia sudah
menyadari pentingnya melakukan riset di wilayah kelautan. Kesadaran itu
muncul, karena Indonesia adalah negara pemilik garis pantai terpanjang
kedua di dunia dan pemanfaatan sektor kemaritiman hingga saat ini
dinilai masih sangat kurang.
Padahal, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro, dengan segala potensi yang ada, sektor
kemaritiman bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama dari sektor
perikanan dan kelautan. Rendahnya pemanfaatan potensi yang ada, menurut
dia, salah satunya karena penelitian untuk sektor kemaritiman masih
sangat rendah.
“Kita belum dapat memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal,” ucapnya.
Rendahnya pemanfaatan, menurut Bambang, bisa dilihat dari sumbangan
sektor kemaritiman dan kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB)
masih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor maritim, kata
dia, hingga saat ini hanya sanggup menyumbang sekitar 4 persen saja
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal, Bambang menyebut, dengan perairan laut seluas 5,8 juta km
persegi atau seluas 2/3 dari total yurisdiksi nasional yang mencapai
7,73 juta km2, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia
setelah Kanada, harusnya sektor maritim Indonesia bisa berkembang pesat.
“Laut yang luas berisi sumber daya hayati dan non-hayati yang sangat
kaya. Perairan laut Indonesia dikenal sebagai hot spot untuk marine biodiversity,” jelasnya.
Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsah Suryadi menjelaskan,
pemanfaatan sektor kemaritiman harus segera dilakukan sebanyak mungkin
jika ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.
Tetapi, untuk mencapai itu, dipastikan perlu dilakukan penelitian
(riset) yang mendalam dan berkesinambungan oleh para ahli di bidangnya.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Deputi Bidang Kemaritiman dan
Sumber daya Alam Bappenas Arifin Rudyanto. Menurut dia, pembangunan
kemaritiman mutlak untuk dilaksanakan bersama oleh semua pihak. Hal itu,
karena pembangunan kemaritiman berdampak banyak untuk berbagai sektor
kehidupan.
Arifin menyebut, ada beberapa kerangka pembangunan maritim yang bisa dijadikan acuan, yaitu:
- Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional Perbatasan, ZEE;
- Mengembangkan data dan informasi kelautan, potensi kelautan, koordinasi, jaringan sistem informasi kelautan;
- Meningkatkan pemanfaatan potensi laut dan dasar laut, industri pengolahan, aglomerasi industri, SDM;
- Mengembangkan potensi industri kelautan, keterkaitan antar industri, iklim kondusif, sistem transportasi, kawasan cepat tumbuh;
- Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;
- Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut budaya kelautan, law enforcement;
- Memperkuat pertahanan maritim.
|
|
 |
Untuk
kebutuhan Air Minum yang menyehatkan coba konsumsi Air Izaura Air yang terbukti dapat membantu proses
penyembuhan Kegemukan, Migran, Alergi, Sakit Maag, ASam Urat, Nyeri Sendi,
Sambelit, Sakit Pinggang, Osteiporosis, Reumatk, Kanker, Vertigo, Ashma,
Brinchitis, Darah Tinggi, Kencing Batu, Kolestrol, DIABetes, Jantung, Darah
Rendah, Jerawat', WAsir dan Batu Ginzal. Dan menghilangkan racun dalam tubuh.
Mau Sehat dan
Menyehatkan Minum Air Izaura
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.
Berminat Hub Mukhtar, A.Pi HP.
081342791003
 |
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini
tempat
Lihat Vidio Kos Putri Salsabilla Kendari
Hub 081342791003 |
 |
|
Berminat Hub
081342791003
|
Investasi Kavling Tanah Perumahan di
Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima
Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima
dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub
081342791003
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar