STOP ILLEGAL FISHING INDONESIA

  • home
  • Facebookku
  • Laut Lestari
  • Stop IUU Fishing
  • Pengawas Perikanan
  • Keluargaku
  • Hubungi Kami

01 Juni, 2018

BPK Beri Laporan Keuangan KKP Disclaimer, Susi: Saya Tidak Habis Pikir

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 'Tidak Memberikan Pendapat' atau disclaimer terhadap laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017. Pada tahun lalu, BPK juga memberikan disclaimer terhadap laporan keuangan KKP tahun 2016.

Menanggapi hal ini, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengaku tidak habis mengerti kenapa kementeriannya mendapatkan status disclaimer. Padahal, kata dia, pada dua pekan lalu saat dipanggil Anggota BPK Rizal Djalil, dia bersama Inspektorat Jenderal dan seluruh Dirjen di KKP sudah memberikan penjelasan.
"Irjen dan seluruh Dirjen saya bawa saat itu, bicara tentang beberapa hal yang sudah kami counter dan respons. Namun kelihatannya seluruh respons kita tidak dihitung dan tidak dimasukkan, saya tidak tahu persoalannya," kata Susi di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Kamis (31/5).
Susi mengatakan pihaknya telah berusaha maksimal untuk mengelola keuangan dengan baik. Bahkan, dia juga mengusung program Susinisasi yang merupakan penghematan anggaran di KKP.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
Dalam tiga tahun terakhir yakni 2015-2017, hasil program tersebut telah menghemat anggaran hingga Rp 8,3 triliun dari hasil self blocking anggaran yang tidak perlu. Program ini juga diapresiasi banyak pihak.
"Tahun ini saya amankan untuk blocking tidak ada pemborosan Rp 1,8 triliun. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu lagi, KKP ini satu-satunya yang mengembalikan dengan penghematan. Dengan tahun 2018 ini jadinya hampir Rp 10 triliun kembali ke pemerintah. Jadi disclaimer, dan saya mencoba menghemat," ujarnya.
BPK 'Tidak Menyatakan Pendapat' atau disclaimer atas laporan keuangan KKP. Disclaimer diberikan kepada KKP di antaranya menyangkut pembatasan pada lingkup belanja modal dan belanja barang.
"BPK tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menyertakan opini kewajaran atas laporan keuangan KKP," demikian dalam keterangan BPK.
Sementara itu dimintai tanggapannya soal ini, Inspektur Jenderal KKP M. Yusuf menyatakan belum bisa berkomentar. "Hingga kini KKP belum menerima laporan keuangan tersebut, jadi saya belum tahu apa saja isinya," kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu kepada kumparan.
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bpk-beri-laporan-keuangan-kkp-disclaimer-susi-saya-tidak-habis-pikir?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=int 

BPK: Laporan Keuangan KKP dan Bakamla Disclaimer

BPK: Laporan Keuangan KKP dan Bakamla Disclaimer




Gedung BPK RI
Gedung BPK RI (Foto: Ela Nuralaela/kumparan)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut 2017.


BPK beralasan disclaimer diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di antaranya pembatasan pada lingkup belanja modal dan belanja barang.
Sedangkan pada Bakamla karena aset tetap konstruksi dalam proses tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup pemeriksaan.
"BPK tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menyertakan opini kewajaran atas laporan keuangan KKP dan Bakamla," demikian dalam keterangan BPK, Kamis (31/5).


KKP pada tahun lalu juga mendapat disclaimer dalam laporan keuangan 2016. Musababnya soal pengadaan barang, yaitu kapal. Dalam laporannya, KKP menganggarkan Rp 209 miliar untuk pengadaan kapal nelayan sebanyak 750 kapal. Namun hingga Desember 2016, baru 48 kapal yang rampung.
Adapun secara keseluruhan untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ada 13 temuan berupa kelemahan pengendalian internal dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Pemeriksaan mencakup 87 kementerian/lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara di mana jumlah yang menerima predikat WTP bertambah dibanding tahun lalu.
Adapun jumlah kementerian/lembaga yang meraih predikat WTP tahun 2017 sebanyak 80, yakni 6 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bpk-laporan-keuangan-kkp-dan-bakamla-disclaimer?ref=body&type=mbcjugal 

Diposting oleh MUKHTAR A.Pi. M.Si
Label: Menteri Kelautan dan Perikanan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Bisa Sehat dan Dikejar Uang Bagaimana Caranya ?

Bisa Sehat dan Dikejar Uang Bagaimana Caranya ?

Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.

Topi Pegawai KKP

Topi Pegawai KKP
Menyediakan Topi Pegawai Lingkup KKP Yang berada di Pusat dan Daerah yang berminat WA saja ke 081342791003

Kaos dan Topi Pelabuhan Perikanan

Kaos dan Topi Pelabuhan Perikanan
Menyediakan Kaos dan Topi Pelabuhan Perikanan Yang Berminat Hub Kami 081342791003

Rumah Kos di Kota Kendari Sultra

Rumah Kos di Kota Kendari Sultra
Kos Putri Salsabilla"di Jalan DI. Panjaitan Lorong Saroja Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari – Sulawesi Tenggara dekat Bundaran Pesawat Tempur Lepo-Lepo dekat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna Kendari hanya sekitar 200 Meter. Berminat Hubungin HP/WA. 081342791003

Profil

Foto saya
MUKHTAR A.Pi. M.Si
Lihat profil lengkapku

Artikel Gratis

Bio Data Mukhtar, A.Pi, M.Si
Mengenal Illegal Fishing
Illegal Fishing Di Indonesia
Cara Penanggulangan Illegal Fishing
Destructive Fishing
Dimensi Kapal Perikanan
Mengenal Alat Penangkapan Ikan
Cara Mengukur Mata Jaring
Spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan
Alat Tangkap Trawl
Ikan Menurut Undang-Undang
Mengenal Ikan Pari
Daerah Fishing Ground
SMS Gateway Pokmaswas
GN Pemberantasan Formalin
Perikanan Yang Bertanggung Jawab
Code Of Conduct For Responsible Fisheries
Mengenal Silsilah Raja Bima
Over Fishing Memiskinkan Nelayan
Faktor-Faktor Produktivitas Kapal Perikanan
Manfaat Ikan
MOU Antara Malaysia - Indonesia Perlindungan Nelayan

Revolusi Biru Berkelanjutan
Jenis Jenis Terumbu Karang
Penetapan Status Perlindungan Ikan Nopoleon

Analisis Nilai Kerugian Akibat Illegal Fishing
Kerugian Negara di Perairan Arafuru
Produk Perikanan Non Konsumsi

60 Jenis Tanama Obat Keluarga

Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan

Hampir 95 % Ukuran Kapal Ikan Tidak Sesuai - Markdown

Pejabat Menteri Kelautan dan Perikanan

Entri Populer

  • Meluruskan Tata Cara Wudhu Sesuai Petunjuk Nabi
    Bagaimanakah tata cara wudhu yang benar yang sesuai petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semoga dengan pembahasan ini pul...
  • Mukhtar-api.blogspot.com berada di peringkat # 4208927
    Mukhtar - api.blogspot.com berada di peringkat # 4208927 di dunia, peringkat rendah berarti bahwa website ini mendapat banyak p...
  • Escolar; Ikan Setan yang Berhasiat Tinggi
    Oleh/ Editor: Shaifuddin bahrum Ikan Escolar Beberapa hari yang lalu (pekan kedua Januari 2011) saya diminta kawan saya seorang nel...
  • DOA ORANG TUA UNTUK ANAKNYA AGAR MENJADI ANAK YG SHOLEH DAN SHOLEHAH
    1. DOA NABI ZAKARIA رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ Robbiy habliy mil ladunka dzurriyyatan...
  • Siapa yang Kamu Harapkan Kelak Setelah Memasuki Usia Senja ?
    Buat yang sudah Pensiun dan akan Pensiun Baca deh ... bagus tulisannya : Ayahanda H. Amin Hasan Dengan Cucunya Coba Dengarkan Suara ...
  • MENGENAL SILSILAH RAJA BIMA / MBOJO
    Gambar 1. Istana / Asi Sultan Bima Yang Lama Dalam sejarah Bima disebutkan bahwa kerajaan Bima dahulu terpecah –pecah dalam kelompo...
  • CARA MENGUKUR MATA JARING
    Oleh : Mukhtar, A.Pi, M.Si Webbing atau jaring merupakan lembaran yang tersusun dari beberapa mata jaring yang merupakan bahan dasar unt...
  • MENGENAL ALAT PENANGKAPAN IKAN
    Oleh Mukhtar, A.Pi. M,Si 1. Pukat Udang ( Shrimp Trawl ) Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasara...
  • Deretan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo
    Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo Keempat Tanggal 17 Maret 2025 sampai Sekarang     SAHONO BUDIANTO,...
  • Mukhtar, A.Pi, M.Si
    Mukhtar, A.Pi, M.Si Dilahirkan di Bima Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 12 April 1968. Menikah dengan Kerismiaty pada tanggal 17 Juli 199...

Label

  • Airborne Surveillance (19)
  • Al-Qur'an (102)
  • Alat Penangkapan Ikan (91)
  • Anak Kebutuhan Khusus (2)
  • Artikel (115)
  • Atribut BKIPM (3)
  • Atribut DJPT (8)
  • Atribut PSDKP (10)
  • AUP / STP Jakarta (31)
  • Awan Awan (7)
  • Bakamla (28)
  • Barang Muatan Kapal Tenggelam (8)
  • Bima / Mbojo (25)
  • Biodataku (9)
  • Bisnis (100)
  • Bisnis Online (36)
  • Blog (7)
  • Blue Economy (5)
  • BPPI Semarang (1)
  • Budidaya (65)
  • Bumiku (18)
  • Danau (9)
  • Destructive Fishing (90)
  • Dirjen PSDKP (150)
  • Fenomena Alam (30)
  • Formalin (21)
  • Foto Kenangan (403)
  • Foto Udara (9)
  • Garam (35)
  • Global Warming (66)
  • Gunung Tambora (13)
  • Hari Nusantara (5)
  • HERBAL MJA (2)
  • Hubungan Sex (26)
  • Humor (23)
  • Ikan dan Satwa (357)
  • Illegal Fishing (889)
  • Insiden KP di Laut (18)
  • ISPIKANI (1)
  • Izaura (13)
  • Kapal Pengawas (357)
  • Karantina Ikan (113)
  • Kata Mutiara (25)
  • Keajaiban (41)
  • Kelautan (165)
  • kepala UPT Ditjen Perikanan Tangkap (22)
  • Kepala UPT PSDKP (25)
  • Kesehatan (114)
  • Konservasi (68)
  • Kuliah Umum (15)
  • Kunci Sukses (202)
  • Laut Natuna (50)
  • Mangrove (62)
  • Manusia Sukses (29)
  • Maritim (55)
  • Menteri Kelautan dan Perikanan (441)
  • Minapolitan (8)
  • Mitigasi Bencana (12)
  • Motivator (301)
  • MOU (25)
  • Museum (9)
  • Nelayan (341)
  • Over Fishing (8)
  • Pangkalan PSDKP Batam (14)
  • Pangkalan PSDKP Bitung (41)
  • Pangkalan PSDKP Jakarta (47)
  • Pangkalan PSDKP Lampulo (29)
  • Pangkalan PSDKP Tual (132)
  • Pejabat Ditjen PDSPKP (3)
  • Pejabat Ditjen Perikanan Tangkap (38)
  • Pejabat Ditjen PSDKP (11)
  • Pejabat Men KP (1)
  • Pelabuhan Perikanan (209)
  • Pelantikan Pejabat (74)
  • Pemandangan (31)
  • Penanganan Pelanggaran (241)
  • Penangkapan Nelayan Oleh Negara Tetangga (73)
  • Penangkapan Pengawas Perikanan (65)
  • Pencemaran (102)
  • Penengelaman Kapal (63)
  • Pengawas Perikanan (327)
  • Pengolahan dan Pemasaran (137)
  • Peraturan Perundangan (68)
  • Perbatasan (73)
  • Perikanan Tangkap (480)
  • Perjalanan Haji (31)
  • Pertemuan Nasional KKP (118)
  • Pesisir dan Pulau2 Kecil (303)
  • Planet (27)
  • Pokmaswas (37)
  • Polisi Khusus PWP3K (10)
  • PPS Kendari (112)
  • Pulau di Indonesia (38)
  • Regional Plan of Action (RPOA) (5)
  • Renungan (3)
  • Reuni SD/SMP/SMA (11)
  • Rumah Kos (3)
  • Rumusan Pertemuan (9)
  • Satgas 115 (44)
  • Satker PSDKP Kendari (70)
  • Siraman Rohani (270)
  • Stasiun PSDKP Ambon (22)
  • Stasiun PSDKP Belawan (164)
  • Stasiun PSDKP Kupang (11)
  • Stasiun PSDKP Pontianak (15)
  • Syahbandar Perikanan (8)
  • Tanaman (33)
  • Tehnologi Perikanan (26)
  • Terumbu Karang (117)
  • Tips (17)
  • Tsunami (13)
  • UPT Pengawasan (286)
  • Vidio (9)
  • VMS (10)
  • Wanita (69)
  • Wisata Bahari (123)

Link Web Site

  • Batik Ikan Rantika
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Sorga Di Rumahku

Statistik Blog

Pengikut

 

© Copyright by STOP ILLEGAL FISHING INDONESIA | Template by Blogspot tutorial

blogger logo

Bottom