BEKASI (01/11) – Presiden Joko Widodo
melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Rabu (01/11),
dengan agenda utama peresmian Program Perhutanan Sosial melalui
optimalisasi lahan tambak non produktif di Desa Pantai Bakti, Kecamatan
Muara Gembong.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan penanaman mangrove, melepas setidaknya 200 ribu ekor benih udang vaname untuk satu petak tambak seluas 4.000 m persegi, dan menekan tombol untuk menghidupkan kincir, sekaligus menandai beroperasinya unit kawasan budidaya udang vaname Program Perhutanan Sosial yang seluas 17,2 hektar.
Presiden mengatakan dengan usaha
rintisan budidaya ikan ini, Indonesia memiliki sebuah bisnis model yang
baru dan akan menjadi rujukan model di daerah lain, bukan hanya pada
bidang perikanan budidaya, tapi akan diterapkan pada usaha holtikultura,
padi dan komoditas lainnya. Menurutnya, pemerintah membantu aspek
infrastruktur, sehingga akses transportasi hasil panen akan mudah. Bank
Mandiri akan memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat
(KUR), sedangkan KKP akan memfasilitasi dukungan input produksi dan
pendampingan teknis. Sementara hasil produksi akan dibeli oleh Perindo
sebagai off-taker, atau pihak swasta.
“Saya sering sampaikan untuk menumbuhkan
kapasitas usaha, maka perlu dibuat kelompok besar petani atau petambak
dengan pola korporasi. Artinya usaha yang dijalankan harus economic
scale atau skala usaha yang gede, sehingga secara hitung-hitungan
ekonomi dapat layak atau bankable,” kata Presiden dalam keterangan
persnya seusai tebar perdana benih udang.
Presiden juga mengapresiasi penggunaan
inovasi teknologi dalam bisnis model budidaya udang ini. Ia mengatakan
akan mendorong pola seperti ini dan terus memberikan edukasi penerapan
teknologi budidaya modern.
“Tadi
pemberian makannya dengan menggunakan e-fishery yang secara otomatis
dapat dipantau dari jauh dengan aplikasi android, kemudian penggunaan
plastik, dan kincir. Ini, kalau enggak dilakukan seperti ini, ya seperti
yang petani katakan tadi yaitu hasilnya hanya 3 kg per hektar. Tapi
dengan penerapan teknologi seperti ini paling tidak hasil panen udang
dapat mencapai 4-5 ton atau bahkan lebih,” imbuhnya
Saat ini Indonesia masih menjadi
eksportir udang nomor 3 (tiga) dunia. Presiden menegaskan, jika model
seperti ini dapat diterapkan disemua daerah seperti Lampung, Tarakan,
dan lainnya, pasti Indonesia akan menjadi eksportir udang nomor 1 (satu)
dunia. Belum lagi serapan tenaga kerja dengan model ini cukup besar. Ia
menggambarkan dari 1 (satu) hektar paling tidak dapat melibatkan 50
tenaga kerja.
“Oleh karenanya saya minta nanti model
usaha budidaya udang ini harus berhasil, dan saya akan pastikan dan
terus pantau perkembangannya,” pungkas Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menyatakan, optimalisasi
lahan tambak Kawasan Perhutani di Muara Gembong memang difokuskan untuk
pengembangan usaha budidaya udang/ikan berbasis lingkungan. Ia
menjelaskan, pengelolaan budidaya udang vaname akan menggunakan
teknologi semi intensif ramah lingkungan. Sementara ikan bandeng dan
mangrove akan diintegrasikan melalui budidaya sistem silvofishery.
“Dalam bisnis model ini, kami dorong
untuk integrasi budidaya dengan hutan mangrove. Seperti Pak Presiden
sampaikan, bahwa usaha budidaya ini harus berbasis lingkungan. Makanya
kita cobakan nantinya untuk lahan budidaya 50 persen dan untuk mangrove
50 persen. Mangrove merupakan reservoir alami yang paling baik untuk
menetralisir limbah buangan tambak, merupakan provider makanan alami
bagi ikan/udang, dan efektif untuk menahan erosi,” jelas Slamet
“Tadi
Pak Presiden menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan model usaha ini.
Beliau berharap program ini dapat berhasil dan menjadi contoh
masyarakat, sehingga menjadi alternatif usaha bagi mereka. Beliau juga
mengatakan akan mendukung program ini, sehingga benar-benar berjalan,”
imbuhnya.
Pemerintah setidaknya akan melakukan
redistribusi pengelolaan kawasan seluas 830 hektar untuk pengembangan
pertambakan ikan/udang, dari total lahan di Muara Gembong yang mencapai
11.000 hektar. Tahun 2017 sebagai program awal akan direstribusi seluas
17,2 hektar melalui skema kemitraaan dengan masyarakat desa hutan.
Program rintisan untuk lahan tambak 17,2
hektar ini diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan
produksi udang dan bandeng sebanyak 204 ton per tahun; nilai ekonomi
mencapai Rp16,3 miliar per tahun; pendapatan masyarakat pengelola
Rp35-50 juta per tahun; dan serapan tenaga kerja lebih dari 425 orang.
Sebagaimana diketahui, Program
Perhutanan Sosial merupakan program optimalisasi lahan perhutani melalui
skema kerja sama kemitraan dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Program ini diharapkan akan memicu pemerataan ekonomi, memperkuat
produksi berbasis pangan, membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas
bagi masyarakat, dan secara makro akan memberikan kontribusi bagi
peningkatan kinerja ekonomi nasional.
Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi
Menteri PUPR, Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Wakil Gubernur Jawa
Barat, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dirjen PSKPL Kementerian LHK,
Deputi Kementerian BUMN, Dirut Bank Mandiri, dan Dirut Perhutani.
Lilly Aprilya Pregiwati Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
http://kkp.go.id/2017/11/01/presiden-jokowi-jadikan-rintisan-usaha-budidaya-ikan-di-muara-gembong-sebagai-bisnis-model-nasional/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar