SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP.631/SJ.5/VI/2021
JAKARTA
(21/6) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melantik
Pejabat Tinggi Madya dan Pratama pada lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta pagi
ini (21/6/2021).
Dalam sambutannya Menteri Trenggono menyampaikan imbauan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus mengawal program-program prioritas KKP hingga tercapai.
“Untuk seluruh pejabat yang dilantik, agar dapat menggerakkan seluruh pegawai di KKP mengawal pencapaian target-target dalam program prioritas KKP, yakni devisa negara, PNBP dan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan,” imbau Menteri Trenggono.
Pejabat Madya yang dilantik tersebut yaitu TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya (PB), dimana sebelumnya Tebe menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Selanjutnya Muhammad Zaini juga dilantik sebagai Dirjen Perikanan Tangkap (PT) setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang kini posisi tersebut diduduki oleh Budi Sulistiyo yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama.
Selain Pejabat Madya, terdapat 10 Pejabat Pratama yang turut dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Mansur sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Nono Hartanto sebagai Direktur Perbenihan; Halid K. Jusuf sebagai Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Teuku Elvitrasyah sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran; Teuku Nilwan sebagai Inspektur I; Lutfi sebagai Inspektur II; Lina Herlina sebagai Inspektur IV; Rahmat Irawan sebagai Kepala PPS Kendari; Bagus Oktori Sutrisno sebagai Kepala PPS Nizam Zahman; serta Heri Yuwono sebagai Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I.
Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KKP ini telah melalui tahapan sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dimulai dari manajemen karir, metode pencarian kandidat, penilaian kompetensi, pembobotan nilai, manajemen kinerja, hingga upaya pengembangan kompetensi para kandidat. Hal ini merupakan implementasi Sistem Merit dimana seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya proses yang ketat ini, KKP diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di setiap pengajuan Jabatan Pimpinan Tinggi.
Lebih lanjut dengan adanya pimpinan baru KKP yang dilantik, Menteri Trenggono pun memberikan arahan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu melaksanakan kegiatan yang menjadi terobosan dan program prioritas KKP, yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan; Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan; serta Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Selain itu dia juga mengimbau agar seluruh kegiatan KKP dapat dilakukan dengan prinsip Ekonomi Biru.
“Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan KKP dalam pemanfaatan sumber daya tidak hanya mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, namun harus memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Kita harus memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir kita sehat, produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi sesuai dengan arah masa depan ekonomi dunia, yaitu menuju ekonomi biru,” ucapnya memberi arahan.
Dalam
kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga turut menekankan bahwa
profesionalitas dan sinegitas yang kuat antar unit kerja merupakan kunci
utama keberhasilan Program Terobosan KKP.
Sinergitas yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Teknis bersama Badan dapat melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir dengan memperhatikan market driven dan adanya quality assurance dalam setiap tahapan proses. Sementara itu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai decission support system mengawal mulai dari penyusunan regulasi, programming and budgeting, pengelolaan keuangan, BMN dan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, penguatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk peningkatan kapabilitas para auditor, serta penyediaan data dan sistem informasi yang handal.
“Seluruh Pejabat Tinggi KKP beserta jajarannya dapat bekerja secara profesional, mampu menerjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program, kegiatan, dan sasaran-sasaran kinerja yang terukur, serta mampu melaksanakan dan mengendalikannya secara tertib. Selain itu pegawai KKP diharapkan pula dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional sehingga diharapkan seluruh jajaran di KKP dapat menjadi lebih berakualitas, berkeahlian, dinamis, dan terampil,” harap Menteri Trenggono sekaligus menutup sambutannya.
BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar