Presiden akan menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan hubungan Indonesia-Malaysia, malam ini.
Nurulia Juwitj Sari
SIKAP lembek pemerintah dalam menanggapi provokasi Malaysia terus mendulang kritik dari sejumlah kalangan. Mereka menilai negeri jiran itu sudah sewenang-wenang terhadap Indonesia
Karena itu, tidak ada cara lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil langkah tegas. Jika Indonesia terus berbaik-baik, Malaysia makin seenaknya.
"Kalau tetangga seenaknya mengambil barang kita tanpa permisi, lantas apa kita harus berbaik-baik? Ya makin gila dia. Bisa-bisa rumah kita diklaim jadi rumahnya. Bertetangga itu harus baik, tapi kalau terus melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi, tidak bisa berbaik-baik lagi. Hal seperti ini (sikap tegas) yang tidak pernah kita lakukan," papar mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto saat berbincang dengan Media Indonesia, Senirr(30/8) malam.
Menurut dia, sejak Indonesia menghentikan konfrontasi dan membuat Pulau Sipadan serta Ligitan lepas dari NKRI, Malaysia semakin percaya diri. Akibatnya, mereka makin bertindak sewenang-wenang dengan mengklaim Blok Ambalat, mengakui berbagai kebudayaan Indonesia sebagai milik, mereka, serta sewenang-wenangmemperlakukan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Tindakan, yang terakhir kemarin sudah tidak lagi sebagai negara yang bertetangga. Kita harus menerapkan high diplomacy sehingga Malaysia berpikir dua-tiga kali untuk melakukan pelecehan lagi. Kita harus ngomong ke Malaysia, Anda harus minta maaf kepada kami," tegasnya.
Bentuk ketegasan lainnya, sambung Endriartono, yakni berani menarik duta besar kita di Malaysia dan menarik pulang para TKI secara bertahap. "Presiden yang harus melakukannya karena Menteri Luar Negeri tidak punya kewenangan untuk itu."
Sebagai gantinya, pemerintah harus mulai menyiapkan lapangan kerja untuk menyerap para TKI yang ditarik tersebut. Misalnya lewat program lahan persawahan 1 juta hektare.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Indonesia tidak akan kompromi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. "Kami ingin mendorong Malaysia lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan perundingan batas wilayah maritim. Saya ingin masalah ini diselesaikan secara rasional, tetapi memberikan pesan atas ketegasan Indonesia," kata Kepala Negara ketika menutup sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, kemarin.
Presiden baru akan menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, malam ini, di Mabes TNI, Cilangkap.
Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan pemerintah tidak lembek. Bila lembek, tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditahan Malaysia tidak akan kembali. (Rin/Din/VX-7)nurulia@mediaindonesia.com
Nurulia Juwitj Sari
SIKAP lembek pemerintah dalam menanggapi provokasi Malaysia terus mendulang kritik dari sejumlah kalangan. Mereka menilai negeri jiran itu sudah sewenang-wenang terhadap Indonesia
Karena itu, tidak ada cara lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil langkah tegas. Jika Indonesia terus berbaik-baik, Malaysia makin seenaknya.
"Kalau tetangga seenaknya mengambil barang kita tanpa permisi, lantas apa kita harus berbaik-baik? Ya makin gila dia. Bisa-bisa rumah kita diklaim jadi rumahnya. Bertetangga itu harus baik, tapi kalau terus melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi, tidak bisa berbaik-baik lagi. Hal seperti ini (sikap tegas) yang tidak pernah kita lakukan," papar mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto saat berbincang dengan Media Indonesia, Senirr(30/8) malam.
Menurut dia, sejak Indonesia menghentikan konfrontasi dan membuat Pulau Sipadan serta Ligitan lepas dari NKRI, Malaysia semakin percaya diri. Akibatnya, mereka makin bertindak sewenang-wenang dengan mengklaim Blok Ambalat, mengakui berbagai kebudayaan Indonesia sebagai milik, mereka, serta sewenang-wenangmemperlakukan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Tindakan, yang terakhir kemarin sudah tidak lagi sebagai negara yang bertetangga. Kita harus menerapkan high diplomacy sehingga Malaysia berpikir dua-tiga kali untuk melakukan pelecehan lagi. Kita harus ngomong ke Malaysia, Anda harus minta maaf kepada kami," tegasnya.
Bentuk ketegasan lainnya, sambung Endriartono, yakni berani menarik duta besar kita di Malaysia dan menarik pulang para TKI secara bertahap. "Presiden yang harus melakukannya karena Menteri Luar Negeri tidak punya kewenangan untuk itu."
Sebagai gantinya, pemerintah harus mulai menyiapkan lapangan kerja untuk menyerap para TKI yang ditarik tersebut. Misalnya lewat program lahan persawahan 1 juta hektare.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Indonesia tidak akan kompromi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. "Kami ingin mendorong Malaysia lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan perundingan batas wilayah maritim. Saya ingin masalah ini diselesaikan secara rasional, tetapi memberikan pesan atas ketegasan Indonesia," kata Kepala Negara ketika menutup sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, kemarin.
Presiden baru akan menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, malam ini, di Mabes TNI, Cilangkap.
Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan pemerintah tidak lembek. Bila lembek, tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditahan Malaysia tidak akan kembali. (Rin/Din/VX-7)nurulia@mediaindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar