Sedot Pasir di Kawasan Taman Nasional, PT WDR Gandeng Camat

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI - PT Wakatobi Dive Resort (WDR), melakukan penambangan pasir di Kawasan Taman Nasional Kabupaten Wakatobi. Pihaknya juga mendapatkan lokasi titik penambangan pasir yang disepakati Camat Tomia Timur, Ramli.

Aktivitas penampungan pasir di PT WDR, Kabupaten Wakatobi. (Foto: Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

PT WDR merupakan lokasi pariwisata bawah laut yang berada di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Secara administrasi perusahaan tersebut berada di Kecamatan Tomia Timur, tepatnya di Pulau Onemobaa.

Dalam aktivitas penambangan pasir, PT WDR mendapatkan lokasi titik kesepakatan di bagian Pulau Lentea, Tomia Timur. Tidak hanya itu, pasir juga diperoleh dari pembelian sejumlah penambang ilegal yang dilakukan masyarakat setempat.

"Pasir itu kami beli dari warga setempat yang datang menjualnya ke kami. Tapi tidak semua pasir di sana kami dapatkan dari penambang, ada sebagian kami sedot dari laut," ucap Humas PT WDR, Jaelani, Sabtu (8/04/2017).

Jaelani memastikan titik penambangan pasir diberikan melalui hasil kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. "Kalau soal lokasi yang sudah disepakati tanya langsung saja di Pak Camat," lanjutnya.

Menurut Camat Tomia Timur, Ramli, dirinya mengakui kesepakatan titik penambangan pasir untuk perusahaan itu. Namun belum mengkoordinasikannya dengan pemerintah kabupaten. Bahkan penjualan pasil dari  penambang ilegal ke PT WDR tidak diketahui Ramli.

"Dari pada mereka ambil pasir sembarangan jadi kita tentukan titik pengedotannya," katanya.

Pulau Lentea, Tomia Timur termasuk salah satu zona pariwisata dalam Taman Nasional Wakatobi. Sekaligus lokasi pengembangan pariwisata alam.

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 menjelaskan, pengelolaan kawasan taman nasional dilakukan secara zonasi. Artinya terdapat zona inti, pemanfaatan dan zona lain yang pengelolanya dilaksanakan oleh pemerintah. Meski pada zona pemanfaatan diberikan keluasan dibangun sarana kepariwisataan sesuai rencana pengelolaan, tetapi tidak melebihi dari fungsi zona bersangkutan. Sehingga ada pemberlakuan sanksi kurungan penjara dan denda ratusan juta bagi si pelanggarnya.

Laporan: Amran Mustar Ode

http://www.sultrakini.com/berita/sedot-pasir-di-kawasan-taman-nasional-pt-wdr-gandeng-camat 

Humas PT WDR: Tai dengan UU Tu

Amran Mustar Ode

diberitakan 13 Apr 2017

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI - "Jangan jelaskan UU di saya itu, Tidak ada pentingnya dengan saya UU itu. Tai dengan UU tu," ucap Humas PT Wakatobi Dive Resort (WDR), Jaelani, sambil tertawa saat di konfirmasi terkait penambangan pasir di tempat kerjanya, melalui sambungan telepon, Kamis (13/04/2017).

Kawasan PT WDR. (Foto: Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

Kata-kata itu dilontarkannya, usai wartawan menanyakan perihal penambangan pasir dan penampungan pasir oleh perusahaan guna memperluas kawasan WDR yang melanggar Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditambah dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan sanksi pidana penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Namun Jaelani kembali mengklaim tindakan perusahaan selalu berkaitan pelestarian lingkungan.

"Kami tidak melakukan eksploitasi pasir. Tapi kami hanya mengedot pasir di tanjung bagian resort, baru kami pindahkan ke bagian samping resort," tambahnya.

Ia pun membantah bahwa pengedotan pasir sebagai aktivitas perusahaan merusak ekosisten laut terutama permukaan dasar laut. "Itu bukan eksploitasi, tapi kami melestarikan. Dimana kalian dengar orang barat itu perusak lingkungan, tidak ada itu," katanya.

#PT WDR #taman nasional wakatobi #penambang pasir #wakatobi #2017

 

PT Wakatobi Dive Resort Eksploitasi Pasir Untuk Memperluas Wilayahnya

EKSPLOITASI – Penambangan pasir dengan jumlah besar oleh Wakatobi Dive Resort (WDR) di wilayah Taman Nasional Laut Wakatobi di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi (Nova Ely Surya/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – PT Wakatobi Dive Resort (WDR) melakukan penambangan pasir dengan jumlah besar di wilayah Taman Nasional Laut Wakatobi di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten wakatobi.
Hal itu dibenarkan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) WDR, Jaelani. Ia mengatakan, pihaknya membeli pasir dari masyarakat yang dibawa dari Lente’a dengan harga yang relatif murah. Selain di pulau Lente’a kata dia, penambangan pasir juga dilakukan di laut dengan cara disedot memakai mesin.

Jaelani

“Memang kami beli pasir-pasir itu dari masyarakat yang dibawa langsung dari Pulau Lente’a berdasarkan kesepakatan Pak Camat Tomia Timur, Ramli, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan seluruh masyarakat penambang pasir bahwa di sanalah (Lente’a) kalau mau ambil pasir,” tuturnya.
Per karung atau satu kaleng, lanjutnya, dihargai Rp.3000 jadi kalau dibeli 50 karung harganya Rp. 150.000.
Dia mengakui bahwa pernah ada pegawai dari Balai Taman Nasional yang datang ke WDR untuk melihat, mengukur, dan mendokumentasi gundukan pasir pasir baru yang ada di sekitaran WDR. Jaelani sempat marah kepada oknum pegawai Taman Nasional itu karena menyalahi prosedur.
“Pernah ada dari Balai Taman Nasional Kantor Tomia, katanya disuruh atasan sehingga waktu itu saya ditelpon teman-teman dan saya datangi mereka. Kemudian saya tanya kepada pegawai Taman Nasional itu untuk tujuan apa kalian mau datang ukur-ukur dan hitung berapa kubik pasir di sini, atas dasar apa, itu menjebak namanya kalau tiba-tiba datang dengan cara seperti ini,” ungkapnya.
Selain itu, Humas WDR tesebut saat diklarifikasi melalui telepon selulernya mengaku tidak ada gunanya
Undang-Undang.
“Kami tidak pernah merusak lingkungan. Tidak ada gunanya Undang-undang bagi saya,” tandasnya saat dikonfirmasi via telepon cellulernya, Kamis (13/4/2017).

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 27 menambang pasir laut melanggar UU RI nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Bisa dikenakan sanksi pidana penjara 2 – 5 tahun dan denda Rp 2 – 10 miliar. Serta pasal 33 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan sanksi pidana penjara dan denda ratusan juta rupiah.
Balai Taman Nasional Wakatobi melalui Kepala Wilayah 1 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), Lukman Hidayat menanggapi pernyataan humas WDR itu.
“Di negara manapun ada aturan hukum yang mengikat segenap warga, dan badan atau lembaga yang ada di negara tersebut. Saya kira pendapat saudara Jaelani bukan saja tidak etis karena menggunakan satu kata yang tidak pantas , tapi lebih dari itu pendapat saudara Jaelani itu menunjukkan itikad yang jelas untuk tidak mengakui hukum di negara kita Republik Indonesia,” (B)