Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia memperingatkan pemerintah Malaysia untuk menghormati perundingan mengenai status blok Ambalat dan menghentikan provokasi.
"Pada saat proses perundingan berjalan (seperti sekarang ini) kita berharap semua pihak menghormati perundingan," kata Menko Polhukam Widodo AS di Kantor Kepresidenan Jakarta, Sabtu malam, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima anggota Komisi I DPR.
Menurut Widodo, perkembangan yang terjadi di blok Ambalat seiring dengan beberapa kali provokasi yang dilakukan oleh Malaysia dinilai cukup mengganggu.
"Saya kira posisi Indonesia `firm`. Konsep dasar penyelesaian-penyelesaian masalah itu melalui perundingan," katanya.
Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga mengatakan bahwa dalam pertemuan konsultasi itu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia kedaulatan adalah harga mati.
"Pemerintah serius menjaga kedaulatan," katanya.
Indonesia, lanjut dia, akan menerapkan prinsip usir, halau kepada kapal-kapal Malaysia yang melanggar batas wilayah.
"Kalau tidak diindahkan akan diambil langkah tegas dengan mekanisme lain," kata Theo seraya mengatakan bahwa sekalipun istilah "perang" tidak terucap namun dikatakan bahwa Indonesia akan mengambil mekanisme lain atau upaya terakhir.
Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan bahwa TNI siap menghalau para pelanggar batas wilayah. TNI telah menggelar enam kapal untuk berjaga-jaga di blok Ambalat.
"Prinsip TNI kalau kita ingin damai kita harus siap perang," katanya.
Dari Komisi I DPR yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu antara lain Theo Sambuaga, dan Hepi Bone Zulkarnain.
Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Sementara itu menurut Juru bicara Deplu Teuku Faizasyah, pemerintah Indonesia telah menyampaikan nota protes ke Malaysia pada 4 Juni melalui perwakilan RI di Kuala Lumpur terkait kasus Ambalat.
"Pada saat proses perundingan berjalan (seperti sekarang ini) kita berharap semua pihak menghormati perundingan," kata Menko Polhukam Widodo AS di Kantor Kepresidenan Jakarta, Sabtu malam, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima anggota Komisi I DPR.
Menurut Widodo, perkembangan yang terjadi di blok Ambalat seiring dengan beberapa kali provokasi yang dilakukan oleh Malaysia dinilai cukup mengganggu.
"Saya kira posisi Indonesia `firm`. Konsep dasar penyelesaian-penyelesaian masalah itu melalui perundingan," katanya.
Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga mengatakan bahwa dalam pertemuan konsultasi itu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia kedaulatan adalah harga mati.
"Pemerintah serius menjaga kedaulatan," katanya.
Indonesia, lanjut dia, akan menerapkan prinsip usir, halau kepada kapal-kapal Malaysia yang melanggar batas wilayah.
"Kalau tidak diindahkan akan diambil langkah tegas dengan mekanisme lain," kata Theo seraya mengatakan bahwa sekalipun istilah "perang" tidak terucap namun dikatakan bahwa Indonesia akan mengambil mekanisme lain atau upaya terakhir.
Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan bahwa TNI siap menghalau para pelanggar batas wilayah. TNI telah menggelar enam kapal untuk berjaga-jaga di blok Ambalat.
"Prinsip TNI kalau kita ingin damai kita harus siap perang," katanya.
Dari Komisi I DPR yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu antara lain Theo Sambuaga, dan Hepi Bone Zulkarnain.
Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Sementara itu menurut Juru bicara Deplu Teuku Faizasyah, pemerintah Indonesia telah menyampaikan nota protes ke Malaysia pada 4 Juni melalui perwakilan RI di Kuala Lumpur terkait kasus Ambalat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar