01 Maret, 2020

Laut Indonesia Harus Berdaulat dan Berdigdaya

Direktur Operasi Armada PSDKP-KKP RI pastikan kedaulatan bahari untuk Indonesia berdigdaya adalah harga mati. Tak ada kata tawar menawar dengan kapal asing yang lakukan illegal fishing.

Direktur Operasi Armada PSDKP-KKP RI: Laut Indonesia Harus Berdaulat dan Berdigdaya Direktur Pemantauan Operasi Armada PSDKP-KKP RI (dok:monitorday.com)

MONITORDAY.COM-Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) telah menambah hari operasi kapal pengawas dari 85 hari pada 2019 menjadi 150 hari pada 2020. Hal ini dilakukan agar tidak ada kapal asing yang kembali masuk perairan Indonesia.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada  Pengawasan  Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) KKP RI , Ipunk Nugroho Saksono. A.Pi, MM memastikan kedaulatan bahari untuk Indonesia berdigdaya adalah harga mati. Tak ada kata tawar menawar dengan kapal asing yang melakukan illegal fishing.

"KKP RI sudah komitmen full berantas illegal fishing, nyawa pun kami berikan untuk kedaulatan bahari. Gak Ada Kompromi dengan kapal asing yang berani curi ikan di wilayah Indonesia, mari kita ngopi dulu" ujarnya sambil menikmati racikan KOPI PAHIT khas KKP di ruang kerjanya, Gedung Mina Bahari IV Lt. 12, kamis (27/2/2020)

Lanjut Ipunk, saat ini KKP telah memiliki total 34 unit kapal pengawas perikanan terdiri dari 4 kapal pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, 2 unit kapal pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, 10 unit kapal pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan 14 unit tipe D dan 5 unit tipe E.

Keberadaan kapal pengawas perikanan sesuai dengan amanat di Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemprosesan lebih lanjut.

Berantas Illegal fishing menurut Ipunk, butuh sinergi semua pihak. Tugas ini tidak serta merta menjadi tanggung jawab KKP RI tapi semua pihak harus satu suara. 
"tantangan reformasi kelautan terus kita upayakan untuk menghasilkan berbagai kebijakan strategis, tentu saja koordinasi berkesinambungan dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla RI terus diperkuat agar kapal-kapal asing yang melakukan tangkapan spanyol alias separoh nyolong akan kita tindak" tandasnya


Perlu diketahui, KKP RI perkuat armada pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman, serta WPP 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.




 

Menyediakan Kaos dan Topi
Pegawai Pelabuhan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya



 

Berminat Hub 081342791003 

  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003


Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.

Berminat Hub 081342791003 
 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar