Jika Tak Lagi Jaga Laut, KKP Harus Serahkan Kapal Pengawas ke Bakamla

Pemerintah saat ini tengah melakukan proses harmonisasi perundang-undangan mengenai keberadaan dan wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam harmonisasi itu kedudukan Bakamla rencananya akan diubah. Peran Bakamla saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Sesuai Pasal 36 Perpres Nomor 178 Tahun 2014, tanggung jawab Bakamla di bawah langsung Presiden. 

Dari rencana harmonisasi peraturan tersebut, kewenangan penjagaan laut beberapa lembaga nantinya akan diserahkan pada Bakamla. Bakamla pun tidak lagi di bawah Presiden tetapi Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Saat ini Kemenhub memiliki Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang perannya mirip dengan Bakamla. Staf Khusus Menko Maritim, Atmaja, mengungkapkan Bakamla akan menjadi penegak hukum tunggal di laut seperti pemberantasan illegal fishing. Sementara itu, peran TNI AL tetap menjaga kedaulatan NKRI di laut.

Sedangkan fungsi dari Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Kepolisian, Bea Cukai, hingga KPLP Kemenhub dalam konteks menjaga wilayah laut Indonesia secara otomatis akan digantikan oleh Bakamla. Konsekuensinya, kapal pengawas yang mereka miliki harus diserahkan kepada Bakamla.

"Nanti mereka haknya itu akan diambil, dicabut, diserahkan ke Bakamla. Jadi nanti KKP kan punya kapal (PSDKP) harusnya ditaruhnya di Bakamla, idealnya," ujar Atmaja saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8/5).

Selain itu, posisi Satgas 115 KKP juga terancam. Satgas 115 KKP dibentuk langsung lewat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015."Satgas itu satuan tugas, itu institusi tidak permanen, hanya untuk sementara karena waktu itu Bakamla-nya enggak jelas," ucapnya.

Dengan begitu, Bakamla yang nanti dinamakan disebut Coast Guard memiliki kewenangan utama menegakkan hukum di laut, selain TNI AL.

"Harmonisasi undang-undang termasuk cabut hak-hak yang lain-lain itu untuk melakukan tindakan hukum di laut," tutupnya. 

https://babe.topbuzz.com/a/6688950151123304961?app_id=1124&gid=6688950151123304961&impr_id=6688975680388516098&language=id&region=id&user_id=6567526201267044353&c=wa?null

Komentar

wisen

10 jam yang lalu

4

Sama saja, mau di pindahkan, kemana saja tetap sama,, selama ini, kelihatan, ada efeknya karena ibu susi, dan kalau susi tdk jadi menteri, pasti, loyo lagi,, sejak indonesia merdeka, maling ikan, terus mencuri,, ganti, presiden silih berganti, dan menteri, datang pergi, tetap sama, kayak punya kepentingan tertentu,, sama sama tau

Balasan

Sen Husen

10 jam yang lalu

3

Apa ada yang TERUSIK oleh KETEGASAN BU SUSI ????👍🏿👍🏿👍🏿

Balasan

Uzer

11 jam yang lalu

3

Terlalu banyak instansi akhirnya tdk fokus. Kapal pura2 operasi utk ambil dana operasi. Kita lemah

Balasan

Antaseno74

10 jam yang lalu

2

BAKAMLA = Badan Keamanan Laut KPLP = Kesatuan Penjaga Laut Pantai Ini koq Rancu......???????!!!?????

Balasan

Lihat semua 1 balasan

Agus Cipta

7 jam yang lalu

1

Terlalu banyak lembaga .tujuannya apa ya.

Balasan

Binuluk Manu

7 jam yang lalu

0

Asal bisa tegas kayak Bu Susi, itu bagus. Tapi kalo tidak, maka selamanya laut kita menjadi ladang emas untuk Negara lain..

Baca Berita Lembaga Pengawasan Laut Lainnya

 

Untuk kebutuhan Air Minum yang menyehatkan  coba konsumsi Air Izaura Air yang terbukti dapat membantu proses penyembuhan Kegemukan, Migran, Alergi, Sakit Maag, ASam Urat, Nyeri Sendi, Sambelit, Sakit Pinggang, Osteiporosis, Reumatk, Kanker, Vertigo, Ashma, Brinchitis, Darah Tinggi, Kencing Batu, Kolestrol, DIABetes, Jantung, Darah Rendah, Jerawat', WAsir dan Batu Ginzal. Dan menghilangkan racun dalam tubuh.

Mau Sehat dan Menyehatkan Minum Air Izaura
 Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.

Berminat Hub Mukhtar, A.Pi  HP. 081342791003 

Kenal Lebih Jauh Dengan Air Izaura 

Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempat 

Kos Putri Salsabilla Kendari
 Hub 081342791003

 

 

CV. Mukti Putra Kendari

Menerima pesanan Kanopi, Pagar Besi, Jendela

 dengan Harga Murah dengan Sistim Panggilan.

 Berminat Hub 081342791003

 

 

  Topi Pegawai Ditjen PSDKP 

Topi Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap Berminat Hub 081342791003 

Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di GRIYA GODO PERMAI

Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.

Berminat Hub 081342791003