Pengadilan Negeri Kendari Memutus Bersalah Terhadap 2 Kapal Ikan Yang Beroperasi Tanpa Izin

Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan bersalah terhadap 2 kapal ikan yang ditangkap KP. Hiu Macan Tutul 01 di perairan Sulawesi Tenggara pada 21 Oktober 2017 dan 6 November 2017. 

Putusan pengadilan yaitu pertama pada tanggal 29 Januari 2018 terhadap terdakwa Jumardin Nahkoda kapal KM. Sukma Jaya GT. 46, “ Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaukan tindak pidana perikanan beroperasi tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan pidana penjara 4 bulan dan denda sebesar 5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan serta uang tunai 1,6 juta yang merupakan hasil penjualan lelang ikan campuran sebanyak + 200 kg dirampas untuk Negara. Barang Bukti lain dikembalikan kepada terdakwa.

 

Kedua  pada tanggal 5 Februari 2018 terhadap terdakwa Mukhtar Nahkoda kapal KM. Inka Mina 764 GT. 42, “ Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaukan tindak pidana perikanan beroperasi tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan pidana penjara 4 bulan dan denda sebesar 5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan. Barang Bukti lain dikembalikan kepada terdakwa.

Menurut Kepala Satwas SDKP Kendari Bapak Herianus Paskah, S.St.Pi Kedua kapal tersebut terbukti melanggar Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1), Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) huruf d, Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Tim Penyidik yang memberkas kedua kapal ikan ini adalah Herianus Paskah, S.St.Pi, Tri Wahyu Widoyartono, S,Ip. dan Asep Rahmat Hidayat, S.Pi, mereka mengatakan bahwa penyidikan kasus ini merupakan hasil operasi Airbon Surveillance Dit POA DJPSDKP baru baru ini yang diteruskan ke kapal pengawas perikanan untuk ditindak lanjuti, selain itu sudah beberapa tahun sejak tahun 2008 baru saat ini ada penyidikan lagi yang ditangani Satwas SDKP Kendari.

Data yang kami himpun sejak tahun 2003 sampai 2008 pemberkasan dilakukan Satker PSDKP Kendari waktu itu 16 kasus sehingga menjadi 18 kasus sampai tahun 2017.