Pelarangan Penggunaan Cantrang, Presiden: Kita Carikan Solusi Bersama
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo bertatap muka dengan 16 nelayan yang merupakan perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang.
Pertemuan tersebut dihelat di rumah makan Sate Batibul Bang Awi, Kabupaten Tegal, Senin siang 15 Januari 2018.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah dan nelayan terus berupaya mencari solusi dari pelarangan penggunaan cantrang. “Kita carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu juga tidak (merusak),” kata Presiden usai meninjau program padat karya di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan juga mengusulkan agar pemerintah melakukan uji petik yang melibatkan para ahli guna membuktikan apakah cantrang ini merusak lingkungan atau tidak.
Selain itu, selama uji petik para nelayan minta penggunaan cantrang dilegalkan dulu.
Menanggapi hal ini, Presiden memahami apa yang disampaikan nelayan dalam pertemuan tersebut serta sangat memperhatikan kesejahteraan para nelayan.
Tuntutan para nelayan akan dibahas pada Rabu, 17 Januari 2018 mendatang dengan para wakil dari nelayan, bupati dan Menteri Kelautan dan Perikanan di di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Nanti hari Rabu (17/1), intinya tadi kita sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta,” tutur Presiden.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Minggu lalu saya sudah mengajukan dan bertemu dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) untuk membahas perpanjangan cantrang dan dibantu pembiayaan, serta pelatihan penggunaan alat tangkap baru,” ucap Ganjar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wakil Walikota Tegal Nursholeh dan Bupati Pati Haryanto.
Tegal, 15 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
Pertemuan tersebut dihelat di rumah makan Sate Batibul Bang Awi, Kabupaten Tegal, Senin siang 15 Januari 2018.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah dan nelayan terus berupaya mencari solusi dari pelarangan penggunaan cantrang. “Kita carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu juga tidak (merusak),” kata Presiden usai meninjau program padat karya di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan juga mengusulkan agar pemerintah melakukan uji petik yang melibatkan para ahli guna membuktikan apakah cantrang ini merusak lingkungan atau tidak.
Selain itu, selama uji petik para nelayan minta penggunaan cantrang dilegalkan dulu.
Menanggapi hal ini, Presiden memahami apa yang disampaikan nelayan dalam pertemuan tersebut serta sangat memperhatikan kesejahteraan para nelayan.
Tuntutan para nelayan akan dibahas pada Rabu, 17 Januari 2018 mendatang dengan para wakil dari nelayan, bupati dan Menteri Kelautan dan Perikanan di di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Nanti hari Rabu (17/1), intinya tadi kita sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta,” tutur Presiden.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Minggu lalu saya sudah mengajukan dan bertemu dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) untuk membahas perpanjangan cantrang dan dibantu pembiayaan, serta pelatihan penggunaan alat tangkap baru,” ucap Ganjar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wakil Walikota Tegal Nursholeh dan Bupati Pati Haryanto.
Tegal, 15 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
Jokowi Beri Kabar Gembira untuk Nelayan Cantrang
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1833283/original/097783200_1516085742-IMG-20180115-WA0087.jpg)
Liputan6.com, Pekalongan -
Bupati Batang Wihaji menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi
masyarakat nelayan Kabupaten Batang untuk dapat menggunakan alat tangkap
cantrang
Kepada Presiden Joko Widodo, dalam rapat tertutup bersama Bupati
Rembang, Bupati Pati dan Wali Kota Tegal di Tegal, 15 Januari 2018.
Wihaji menyampaikan hampir semua kapal nelayan Batang ditambatkan di
tepi sungai. Selain karena takut melaut, hal itu juga karena belum
memiliki alat tangkap pengganti cantrang yang dilarang. Presiden pun
merespons keluhan nelayan itu.
"Terhitung mulai hari ini, 15 Januari, penggunaan alat tangkap cantrang diperpanjang penggunaannya di Jawa Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ucap Wihaji.
Ia juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan
kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk memberikan jaminan keamanan
kepada nelayan dan tidak menangkap nelayan yang melaut menggunakan alat
tangkap cantrang.
"Diperbolehkannya lagi alat tangkap cantrang menjadi kebahagiaan
masyarakat nelayan karena hampir satu bulan lebih mereka sudah tidak
melaut atau melakukan aktivitasnya mencari ikan di laut, dan hampir 95
persen nelayan Batang menggunakan cantrang," ujarnya.
Wihaji meminta agar Presiden Jokowi melegalkan alat tangkap cantrang
secara nasional. Berdasarkan uji petik IPB di lapangan, alat tangkap
itu terbukti ramah lingkungan. Maka itu, nelayan meminta agar pemerintah
mencabut peraturan-peraturan yang melarang cantrang.
Jokowi Undang Nelayan Jateng ke Istana, Cantrang Dilegalkan Kembali?
Presiden Joko Widodo saat melaksanakan tanya jawab dengan wartawan di
Universitas Muhammadiyah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin
(8/1/2018).
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden
Joko Widodo, Senin (15/1/2018) bertatap muka dengan 16 nelayan di Rumah
Makan Sate Batibul Bang Awi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Para nelayan itu merupakan perwakilan nelayan yang berasal dari Tegal, Batang, Pati serta Rembang. Dalam pertemuan itu, isu pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dibahas bersama-sama.
Para nelayan mengusulkan agar pemerintah melakukan uji petik
cantrang. Uji petik itu diusulkan melibatkan ahli demi membuktikan
apakah benar penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan merusak
lingkungan atau tidak. Selama pelaksanaan uji petik tersebut, para nelayan pun meminta
pemerintah melegalkan penggunaan cantrang sampai hasil uji tersebut
keluar.
Presiden Jokowi
belum bisa mengambil keputusan. Presiden menegaskan, pemerintah akan
terus berupaya mencari solusi terkait pelarangan penggunaan cantrang.
"Kami carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik.
Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi
lingkungan itu juga tidak (merusak) ya," kata Presiden sebagaimana
dikutip dari siaran pers resmi Istana.
Intinya, pemerintah sudah memahami keluhan nelayan. Pemerintah pun berkomitmen atas peningkatan kesejahteraan para nelayan.
Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan, Rabu (17/1/2018) besok, perwakilan
nelayan diundang ke Istana Presiden untuk kembali bertatap muka. "Nanti (bertemu) lagi Rabu. Intinya tadi kita sudah bertemu, sudah
sama-sama ketemu apa solusinya, hanya nanti lebih didetailkan lagi di
Jakarta," ujar Jokowi. Soal apakah pertemuan Rabu besok berujung pada tetap melarang
penggunaan cantrang atau melegalkannya kembali, hal itu belum diketahui.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten
Masduki, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh
dan Bupati Pati Haryanto.
Merasa Diizinkan Presiden, Nelayan Cantrang Tegal Segera Melaut Lagi
Nelayan cantrang memperbaiki jaring (Foto: Imam Suripto/detikcom)
Kota Tegal -
Sehari setelah perwakilan nelayan cantrang bertemu Presiden Joko
Widodo, nelayan cantrang di Kota Tegal, mulai melakukan persiapan untuk
kembali melaut. Mereka mengklaim bahwa Presiden kembali memperbolehkan
jaring catrang digunakan.
Beberapa nelayan di Pelabuhan Kota Tegal, sudah tampak kegiatan persiapan melaut. Mulai dari melakukan perbaikkan jaring kapal dan bodi kapal. Para nelayan yang ditemui mengungkapkan kegembiraannya karena diperbolehkan kembali melaut dengan cantrang.
"Kami sudah siap melaut lagi. Sudah beberapa minggu menganggur tanpa ada penghasilan. Nelayan hanya mengandalkan cantrang sebagai sumber utama penghasilan buat keluarga," kata Sudrajat, seorang ABK cantrang saat ditemui di pelabuhan Kota Tegal, Selasa (16/1/2018).
Beberapa nelayan di Pelabuhan Kota Tegal, sudah tampak kegiatan persiapan melaut. Mulai dari melakukan perbaikkan jaring kapal dan bodi kapal. Para nelayan yang ditemui mengungkapkan kegembiraannya karena diperbolehkan kembali melaut dengan cantrang.
"Kami sudah siap melaut lagi. Sudah beberapa minggu menganggur tanpa ada penghasilan. Nelayan hanya mengandalkan cantrang sebagai sumber utama penghasilan buat keluarga," kata Sudrajat, seorang ABK cantrang saat ditemui di pelabuhan Kota Tegal, Selasa (16/1/2018).
Dengan mulai melakukan persiapan sejak hari ini, para nelayan
memperkirakan pekan depan sudah bisa kembali melaut. Persiapan untuk
pemberangkatan kapal memang cukup banyak, mulai dari logistik, peralatan
dan lain lainnya. Belum lagi jika harus memantau cuaca laut, karena
sekarang sedang musim angin barat yang menimbulkan gelombang tinggi.
Informasi diperbolehannya kembali cantrang untuk melaut dikemukakan oleh Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono. Kepada wartawan, dia menegaskan izin dari Presiden itu disampaikan langsung kepada perwakilan para nelayan saat bertemu di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Tegal, Senin kemarin.
Serelah mendengarkan keluhan nelayan, tambah Riyono, Presiden Joko Widodo menyampaikan nelayan cantrang diperbolehkan kembali melaut sambil menunggu uji petik yan dilakukan secara bersama-sama.
"Beliau menyampaikan, silakan kawan-kawan nelayan kembali melaut. Bahkan disampaikan tanpa membatasi gross tonnage sambil menunggu finalisasi di Jakarta," kata Riyono menirukan ucapan Presiden.
(mbr/mbr)
Informasi diperbolehannya kembali cantrang untuk melaut dikemukakan oleh Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono. Kepada wartawan, dia menegaskan izin dari Presiden itu disampaikan langsung kepada perwakilan para nelayan saat bertemu di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Tegal, Senin kemarin.
Serelah mendengarkan keluhan nelayan, tambah Riyono, Presiden Joko Widodo menyampaikan nelayan cantrang diperbolehkan kembali melaut sambil menunggu uji petik yan dilakukan secara bersama-sama.
"Beliau menyampaikan, silakan kawan-kawan nelayan kembali melaut. Bahkan disampaikan tanpa membatasi gross tonnage sambil menunggu finalisasi di Jakarta," kata Riyono menirukan ucapan Presiden.
(mbr/mbr)
Bahas Cantrang, Jokowi Akan Pertemukan Nelayan dengan Susi
Presiden Jokowi akan mengumpulkan nelayan,
kepala daerah, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
untuk membahas penggunaan cantrang besok. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akan
mengumpulkan nelayan, kepala daerah serta Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti membahas penggunaan cantrang.
Hal itu disampaikan usai Jokowi bertemu 16 perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang di Tegal, Senin (15/1) siang.
“Nanti Rabu (17/1) intinya tadi kami sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta,” ujar Jokowi berdasarkan keterangan resmi.
Hal itu disampaikan usai Jokowi bertemu 16 perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang di Tegal, Senin (15/1) siang.
“Nanti Rabu (17/1) intinya tadi kami sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta,” ujar Jokowi berdasarkan keterangan resmi.
Jokowi tidak membeberkan lebih rinci dari solusi yang sudah terlihat dalam pembicaraannya bersama nelayan.
Namun, dalam pertemuan itu, nelayan menyarankan pemerintah menguji petik dengan melibatkan ahli demi membuktikan cantrang merusak lingkungan atau tidak.
“Kami carikan solusi agar nelayan bisa melaut dengan baik. Tapi sisi penggunaan alat yang tidak berdampak (buruk) bagi lingkungan itu,” Jokowi menegaskan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut serta, dan menyatakan telah bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Susi pekan lalu.
Ia mengatakan, pertemuan guna membahas perpanjangan cantrang dan membantu pembiayaan serta pelatihan penggunaan alat tangkap baru yang disebut ramah lingkungan.
Luhut Mengklaim Jusuf Kalla Sepakat Pelarangan Cantrang Dihentikan
Luhut Pandjaitan "meminta" kebijakan pelarangan cantrang yang dikeluarkan Susi dihentikan.
Menteri Susi ingin memberlakukan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penggunaan cantrang. Namun Luhut menilai kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang menyebabkan banyaknya aksi nelayan yang protes karena tidak bisa melaut.
"Saya bilang jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman," kata Luhut usai pembahasan penggunaan cantrang bersama Susi, di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1/2018).
Luhut berdalih, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung pelarangan cantrang dihentikan. "Cantrang sudah diperintahkan supaya jelas statusnya, jangan macam-macam. Wapres sudah beritahu saya juga supaya ini semua dihentikan, jangan ada yang aneh-aneh dulu, seperti sekarang demo-demo," ujar Luhut.
"Tapi yang penting, kalau ada misal cantrang akan dibuat, harus ada aturan yang supaya tidak merusak lingkungan," kata Luhut.
Usai rapat itu Menteri Susi sama sekali tidak berkomentar.
Sesuai Permen Nomor 71 Tahun 2016 penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang termasuk dalam kategori pukat hela dan pukat tarik, termasuk cantrang tak lagi diperbolehkan terhitung sejak 1 Januari 2018.
Menurur laporan Antara, ribuan nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan (API) tidak ramah lingkungan itu sebab mereka belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian KKP. Lantaran itu para nelayan tidak bisa melaut dan mencari ikan.
Di hari yang sama, para nelayan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat. Mereka memprotes pelarangan cantrang.
Aksi serupa terjadi di Pati Jawa Tengah. Ratusan nelayan dari Juwana, Pati menuntut pemerintah melegalkan alat tangkap ikan jenis cantrang. Mereka berdemonstrasi di depan kantor Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Juwana, Kabupaten Pati.
https://tirto.id/luhut-mengklaim-jusuf-kalla-sepakat-pelarangan-cantrang-dihentikan-cCXK
Detikpatinews.com – Presiden RI Joko Widodo memutuskan memperbolehkan nelayan cantrang untuk melaut sampai batas yang tidak ditentukan hingga pemerintah melakukan uji petik tentang penggunaan alat cantrang.
Dalam pertemuan perwakilan nelayan cantrang se Indonesia yg tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia) sebanyak 16 perwakilan nelayan cantrang dengan Presiden RI Joko Widodo di rumah makan Sate Batibul Kab. Tegal membuahkan hasil yang memuaskan. Senin (15/1/2018)
Bupati Pati Haryanto mengungkapkan masalah jaring cantrang alhamdulillah akhirnya diperpanjang, dan besok rabu diundang ke istana negara untuk membahas secara detail kelanjutanya. Nelayan cantrang bisa lega karena ijin diperpanjang
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Pati, Rembang, Tegal, Pekalongan dan Batang, Perwakilan nelayan cantrang se Indonesia sebanyak 16 orang dari Kabupate Pati diwakili Rasmidjan , Heri, Solikin dan Sutejo.
Dalam Pertemuan tersebut dari Perwakilan Nelayan cantrang se Indonesia yang tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia), memohon kepada Presiden RI Joko Widodo terkait kelangsungan hidup bagi para Nelayan Cantrang, yaitu Pemerintah Melegalkan Cantrang secara Nasional atau Pemerintah memberikan masa transisi kepada nelayan cantrang sampai dengan akhir Desember 2019 (masa transisi selama 2 Tahun).
Terkait dg rencana aksi keberangkatan massa nelayan ke Jakarta tetap akan dilaksanakan namun kegiatan hanya 1 hari yaitu pada tanggal 17 Januari 2018 dg agenda istigosah dan apel kebangsaan bertempat di halaman Monas Jakarta.(ey/ey)
http://detikpatinews.com/jokowi-ijinkan-nelayan-cantrang-melaut-sampai-pemerintah-melakukan-uji-petik-alat-cantrang/
HASIL PERTEMUAN PERWAKILAN NELAYAN CANTRANG SE INDONESIA DG PRESIDEN RI JOKOWI BERTEMPAT DI RUMAH MAKAN SATE BATIBUL KAB. TEGAL.
Selamat sore Komandan
Mohon ijin melaporkan ttg
Hasil pertemuan perwakilan nelayan cantrang se Indonesia ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia) dg Presiden RI JOKO WIDODO bertempat di rumah makan Sate Batibul Kab. Tegal, dg hasil sbb :
1. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 pukul 14.30 s/d 15.30 Wib bertempat di rumah makan Sate Batibul Kab. Tegal telah dilakukan pertemuan perwakilan nelayan cantrang se Indonesia yg tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia) sebanyak 16 dg Presiden RI JOKO WIDODO terkait dengan berakhirnya perpanjangan nelayan dengan alat tangkap cantrang / dimulai pemberlakuan PERMEN KP RI No. 71 tahun 2016.
Hadir diantaranya :
a. Presiden RI JOKO WIDODO
b. Gubernur Jateng GANJAR PRANOWO
c. Bupati Pati, Rembang, Tegal, Pekalongan dan Batang.
d. Perwakilan nelayan cantrang se Indonesia sebanyak 16 orang dr Kab. Pati diwakili Sdr. H. RASMIJAN, Sdr. HERI BUDIYANTO, Sdr. SOLIKHIN dan Sdr. SUTEJO.
2. Dalam Pertemuan tersebut dari Perwakilan Nelayan cantrang se Indonesia yang tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia), memohon kepada Presiden RI JOKO WIDODO terkait kelangsungan hidup bagi para Nelayan Cantrang, yaitu :
- Pemerintah Melegalkan Cantrang secara Nasional atau
- Pemerintah memberikan masa transisi kepada nelayan cantrang sampai dengan akhir Desember 2019 (masa transisi selama 2 Tahun).
Tanggapan dari Presiden RI JOKO WIDODO yaitu MEMPERBOLEHKAN NELAYAN CANTRANG UNTUK BEKERJA / MELAUT KEMBALI tidak ada batasan waktu sampai nanti dr Pemerintah Pusat bersama2 dg nelayan akan melakukan uji petik penggunaan alat tangkap cantrang.
3. Terkait dg rencana aksi keberangkatan massa nelayan ke Jakarta TETAP AKAN DILAKSANAKAN namun kegiatan hanya 1 hari yaitu pada tanggal 17 Januari 2018 dg agenda ISTIQOSAH dan APEL KEBANGSAAN NELAYAN bertempat di halaman Monas Jakarta.
Catatan :
1. Terkait keberangkatan masa nelayan cantrang se Indonesia ke Jakarta sdh disampaikan langsung kepada Presiden RI JOKO WIDODO, dan sdh diperbolehkan namun dg agenda bukan aksi unjukrasa namun diganti dg ISTIQOSAH, hal tersebut dikarenakan dr masing2 wilayah sdh terlanjur memesan armada Bus.
Sumber WA Group Jaringan Perikanan
Jokowi ijinkan nelayan cantrang melaut sampai Pemerintah melakukan Uji Petik Alat Cantrang
Detikpatinews.com – Presiden RI Joko Widodo memutuskan memperbolehkan nelayan cantrang untuk melaut sampai batas yang tidak ditentukan hingga pemerintah melakukan uji petik tentang penggunaan alat cantrang.
Dalam pertemuan perwakilan nelayan cantrang se Indonesia yg tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia) sebanyak 16 perwakilan nelayan cantrang dengan Presiden RI Joko Widodo di rumah makan Sate Batibul Kab. Tegal membuahkan hasil yang memuaskan. Senin (15/1/2018)
Bupati Pati Haryanto mengungkapkan masalah jaring cantrang alhamdulillah akhirnya diperpanjang, dan besok rabu diundang ke istana negara untuk membahas secara detail kelanjutanya. Nelayan cantrang bisa lega karena ijin diperpanjang
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Pati, Rembang, Tegal, Pekalongan dan Batang, Perwakilan nelayan cantrang se Indonesia sebanyak 16 orang dari Kabupate Pati diwakili Rasmidjan , Heri, Solikin dan Sutejo.
Dalam Pertemuan tersebut dari Perwakilan Nelayan cantrang se Indonesia yang tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia), memohon kepada Presiden RI Joko Widodo terkait kelangsungan hidup bagi para Nelayan Cantrang, yaitu Pemerintah Melegalkan Cantrang secara Nasional atau Pemerintah memberikan masa transisi kepada nelayan cantrang sampai dengan akhir Desember 2019 (masa transisi selama 2 Tahun).
Terkait dg rencana aksi keberangkatan massa nelayan ke Jakarta tetap akan dilaksanakan namun kegiatan hanya 1 hari yaitu pada tanggal 17 Januari 2018 dg agenda istigosah dan apel kebangsaan bertempat di halaman Monas Jakarta.(ey/ey)
http://detikpatinews.com/jokowi-ijinkan-nelayan-cantrang-melaut-sampai-pemerintah-melakukan-uji-petik-alat-cantrang/
HASIL PERTEMUAN PERWAKILAN NELAYAN CANTRANG SE INDONESIA DG PRESIDEN RI JOKOWI BERTEMPAT DI RUMAH MAKAN SATE BATIBUL KAB. TEGAL.
Selamat sore Komandan
Mohon ijin melaporkan ttg
Hasil pertemuan perwakilan nelayan cantrang se Indonesia ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia) dg Presiden RI JOKO WIDODO bertempat di rumah makan Sate Batibul Kab. Tegal, dg hasil sbb :
1. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 pukul 14.30 s/d 15.30 Wib bertempat di rumah makan Sate Batibul Kab. Tegal telah dilakukan pertemuan perwakilan nelayan cantrang se Indonesia yg tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia) sebanyak 16 dg Presiden RI JOKO WIDODO terkait dengan berakhirnya perpanjangan nelayan dengan alat tangkap cantrang / dimulai pemberlakuan PERMEN KP RI No. 71 tahun 2016.
Hadir diantaranya :
a. Presiden RI JOKO WIDODO
b. Gubernur Jateng GANJAR PRANOWO
c. Bupati Pati, Rembang, Tegal, Pekalongan dan Batang.
d. Perwakilan nelayan cantrang se Indonesia sebanyak 16 orang dr Kab. Pati diwakili Sdr. H. RASMIJAN, Sdr. HERI BUDIYANTO, Sdr. SOLIKHIN dan Sdr. SUTEJO.
2. Dalam Pertemuan tersebut dari Perwakilan Nelayan cantrang se Indonesia yang tergabung dalam ANNI (Aliansi Nelayan Indonesia), memohon kepada Presiden RI JOKO WIDODO terkait kelangsungan hidup bagi para Nelayan Cantrang, yaitu :
- Pemerintah Melegalkan Cantrang secara Nasional atau
- Pemerintah memberikan masa transisi kepada nelayan cantrang sampai dengan akhir Desember 2019 (masa transisi selama 2 Tahun).
Tanggapan dari Presiden RI JOKO WIDODO yaitu MEMPERBOLEHKAN NELAYAN CANTRANG UNTUK BEKERJA / MELAUT KEMBALI tidak ada batasan waktu sampai nanti dr Pemerintah Pusat bersama2 dg nelayan akan melakukan uji petik penggunaan alat tangkap cantrang.
3. Terkait dg rencana aksi keberangkatan massa nelayan ke Jakarta TETAP AKAN DILAKSANAKAN namun kegiatan hanya 1 hari yaitu pada tanggal 17 Januari 2018 dg agenda ISTIQOSAH dan APEL KEBANGSAAN NELAYAN bertempat di halaman Monas Jakarta.
Catatan :
1. Terkait keberangkatan masa nelayan cantrang se Indonesia ke Jakarta sdh disampaikan langsung kepada Presiden RI JOKO WIDODO, dan sdh diperbolehkan namun dg agenda bukan aksi unjukrasa namun diganti dg ISTIQOSAH, hal tersebut dikarenakan dr masing2 wilayah sdh terlanjur memesan armada Bus.
Sumber WA Group Jaringan Perikanan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar